1. Pernyataan Sikap Organisasi Masyarakat Sipil Terhadap ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers
2. Kemnaker Meminta Rekomendasi CSO dalam Penyusunan Peraturan Turunan
3. RUU PPMI Harus Berdasarkan Standar Konvensi Pekerja Migran 1990
4. Pasca Ratifikasi Konvensi PBB 1990 : Kasus Kematian Pekerja Migran Indonesia asal NTT Meningkat
5. Pembahasan RUU PPMI Masih Menunggu Kesepakatan dari Pemerintah
6. Dukungan Jaringan Pekerja Migran Indonesia terhadap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual : Lindungi Pekerja Migran Perempuan Indonesia dari Kekerasan Seksual
7. Pernyataan Sikap JBM pada Hari Buruh Migran Internasional 2016
8. Menjelang Tahun Politik : Wujudkan Kebijakan yang Menjamin Kerja Layak Bagi Pekerja Rumah Tangga dan Pekerja Migran Indonesia
9. Buruh migran darurat trafficking : Wujudkan kerja layak bagi Buruh Migran Indonesia
10. Ciptakan Dunia Ramah Pekerja Migran Indonesia
11. Hentikan Kebijakan dan Praktik Diskriminasi Terhadap Buruh Migran Indonesia
12. Sambut Sidang Komite CMW PBB Sebagai Momentum Perbaikan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
13. Sikap JBM terhadap Pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
14. Pentingnya kontraktual dan pembiayaan dalam perlindungan Pekerja Migran Indonesia
15. Penegakan dan Bantuan Hukum dalam RUU PPMI : Apakah dapat Meningkatkan Akses Keadilan bagi Buruh Migran?
16. Pentingnya Kerja Bersama antar Instansi Pemerintah dan pelibatan Peran Serta Masyarakat sebagai Satu Team dalam Perbaikan Tata Kelola Migrasi Pekerja Migran Indonesia
17. Menyongsong disahkannya RUU PPMI
18. RUU PPMI Harus Berdasarkan Standar Konvensi Pekerja Migran 1990
19. Kemnaker : BPJS Ketenagakerjaan untuk Perlindungan Sosial bagi Pekerja Migran Indonesia
20. Lawan dan Tindak Tegas Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang
21. Pekerja Rumah Tangga: Bukan Anak Bangsa Pengemis di Negara Orang!
Jaringan Buruh Migran (JBM) adalah koalisi 27 organisasi yang terdiri dari serikat buruh migran yang ada di dalam dan di luar negeri, serikat buruh lokal, organsiasi yang peduli terhadap hak-hak buruh migran. JBM ini sudah ada semenjak 2010 dengan nama JARI PPTKILN. Di tahun 2015, JBM memperluaskan gerakan dengan tidak hanya fokus pada pengawalan revisi UU 39/2004 tetapi juga pada penanganan kasus dan perlindungan buruh migran di tingkat ASEAN.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar