Laman

Translate

Keputusan Menteri


Silahkan di Unduh, Regulasi untuk Publik :
  1. Kepmen No 98 Tahun 2012 tentang Komponen dan Besarnya Biaya Penempatan Calon TKI Sektor Domestik NegARA TUJUAN HONG KONG SAR
  2. Kepmen No 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan TKI Pada Pengguna Perseorangan Dikawasan negara-negara Timur Tengah
  3. Kepmen No 588 Tahun 2012 tentang Komponen dan Besarnya Biaya Penempatan Calon TKI Sektor Domestik NeARA TUJUAN SINGAPURA
  4. Kepmen No 262 Tahun 2010 tentang Penunjukan Pejabat Penerbit Izin Penempatan TKI di Luar Negeri untUK KEPENTINGAN PERUSAHAAN SENDIRI
  5. Kepmen No 17 Tahun 2011 tentang Biaya Penempatan dan Perlindungan Calon TKI Negara Tujuan Republik Korea
  6. Kepmen No 152 Tahun 2011 tentang Biaya Penempatan dan Perlindungan Calon TKI Negara Tujuan Malaysia
  7. Kepmen No 80 Tahun 2004 tentang Penempatan TKI Dalam Kendali Alokasi ke Singapura
  8. Kepmen No 230 Tahun 2003 tentang Golongan dan Jabatan Tertentu yang Dapat Dipungut Biaya Penempatan TENAGA KERJA
  9. Kepmen No 354 Tahun 2015 tentang Jabatan yang Dapat Diduduki oleh TKI di Luar Negeri Pada Pengguna Perseorangan
  10. Kepmen No 258 Tahun 2007 tentang Biaya Penempatan dan Perlindungan Calon TKI Negara Tujuan Republik Korea Menteri
  11. Kepmen No 204 Tahun 1999 tentang Penempatan TKI ke Luar Negeri
  12. Kepmen No 200 Tahun 2008 tentang Penunjukan Pejabat Surat Izin Pengerahan
  13. Kepmen No 201 Tahun 2001 tentang Keterwakilan dalam Kelembagaan Hubungan Industrial
  14. Kepmen No 14 Tahun 2005 tentang Tim Pencegahan Pemberangkatan TKI Non Prosedural dan Pelayanan Pemulangan TKI
  15. Kepmen No 11 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Penetapan Susunan Keanggotaan Lembaga Akreditas Lembaga Pelatihan Kerja 
  16. Kepmen No 104 A Tahun 2002 tentang Penempatan TKI ke Luar Negeri
  17. Kepmenaker No 1 Tahun 2015 tentang Jabatan yang Dapat Diduduki oleh TKI di Luar Negeri untuk PekerjAAN DOMESTIK
  18. Kepmen Menko Bidang Perekonomian No 27 Tahun 2008 tentang Tim Koordinasi dan Pemantau Kebijakan REFORMASI SISTEM PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
  19. Kepmenakertrans No 378 Tahun 2014 tentang Penunjukan Pejabat Penerbit Surat Izin Pengerahan
  20. Kepmenakertrans No 20 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Kepmenakertrans No 213 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kerja dan Transmigrasi Nomor 213 Tahun 2013 Tentang Penetapan Konsorsium Asuransi TKI “ASTINDO”
  21. Kepmenakertrans No 215 Tahun 2013 tentang Pencabutan Penetapan Konsorsium Asuransi TKI "Proteks TKI”
  22. Kepmenakertrans No 214 Tahun 2013 tentang Penetapan Konsorsium Asuransi TKI "Mitra TKI"
  23. Kepmenakertrans No 213 Tahun 2013 tentang Penetapan Konsorsium Asuransi TKI "Astindo"
  24. Kepmenakertrans No 212 Tahun 2013 tentang Penetapan Konsorsium Asuransi TKI "Jasindo"
  25. Kepmenakertrans No 211 Tahun 2013 tentang Pialang Asuransi TKI
  26. Kepmenakertrans 225 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja 



Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Anggota Jaringan


SBMI, KSPI, KSBSI, Aspek Indonesia, FSPSI Reformasi, ASETUC, IMWU Belanda, Kotkiho, BMI SA, Serantau Malaysia, UNIMIG, HRWG, JALA PRR, LBH Jakarta, LBH Apik Jakarta, ADBMI Lombok, LBH FAS, Migrant Institute, PBHI Jakarta, Solidaritas Perempuan, INFEST Yogyakarta, TURC, Seruni Banyumas, JBM Jateng, PBH-BM, Migrant Aids, Institute Ecosoc

Contact Information


Telp / Fax : 021-8304153

jaringan@buruhmigran.or.id
jari.pptkiln@gmail.com

Alamat Sekretariat


d/a The Institute for Ecosoc Rights.
Jl. Tebet Timur Dalam VI C No. 17 Jakarta Selatan