Laman

Translate

Keputusan Menteri

Silahkan di Unduh, Regulasi untuk Publik :
  1. Kepmen No 204 Tahun 1999 tentang Penempatan TKI ke Luar Negeri
  2. Kepmen No 201 Tahun 2001 tentang Keterwakilan dalam Kelembagaan Hubungan Industrial
  3. Kepmen No 104 A Tahun 2002 tentang Penempatan TKI ke Luar Negeri
  4. Kepmenakertrans 225 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja 
  5. Kepmen No 230 Tahun 2003 tentang Golongan dan Jabatan Tertentu yang Dapat Dipungut Biaya Penempatan TENAGA KERJA
  6. Kepmen No 80 Tahun 2004 tentang Penempatan TKI Dalam Kendali Alokasi ke Singapura
  7. Kepmen No 14 Tahun 2005 tentang Tim Pencegahan Pemberangkatan TKI Non Prosedural dan Pelayanan Pemulangan TKI
  8. Kepmen No 11 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Penetapan Susunan Keanggotaan Lembaga Akreditas Lembaga Pelatihan Kerja 
  9. Kepmen No 258 Tahun 2007 tentang Biaya Penempatan dan Perlindungan Calon TKI Negara Tujuan Republik Korea Menteri
  10. Kepmen No 200 Tahun 2008 tentang Penunjukan Pejabat Surat Izin Pengerahan
  11. Kepmen Menko Bidang Perekonomian No 27 Tahun 2008 tentang Tim Koordinasi dan Pemantau Kebijakan REFORMASI SISTEM PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
  12. Kepmen No 262 Tahun 2010 tentang Penunjukan Pejabat Penerbit Izin Penempatan TKI di Luar Negeri untuk kepentingan perusahaan sendiri
  13. Kepmen No 152 Tahun 2011 tentang Biaya Penempatan dan Perlindungan Calon TKI Negara Tujuan Malaysia
  14. Kepmen No 17 Tahun 2011 tentang Biaya Penempatan dan Perlindungan Calon TKI Negara Tujuan Republik Korea
  15. Kepmen No 98 Tahun 2012 tentang Komponen dan Besarnya Biaya Penempatan Calon TKI Sektor Domestik Negara Tujuan Hongkong SAR 
  16. Kepmen No 588 Tahun 2012 tentang Komponen dan Besarnya Biaya Penempatan Calon TKI Sektor Domestik NeARA TUJUAN SINGAPURA
  17. Kepmenakertrans No 215 Tahun 2013 tentang Pencabutan Penetapan Konsorsium Asuransi TKI "Proteks TKI”
  18. Kepmenakertrans No 214 Tahun 2013 tentang Penetapan Konsorsium Asuransi TKI "Mitra TKI"
  19. Kepmenakertrans No 213 Tahun 2013 tentang Penetapan Konsorsium Asuransi TKI "Astindo"
  20. Kepmenakertrans No 212 Tahun 2013 tentang Penetapan Konsorsium Asuransi TKI "Jasindo"
  21. Kepmenakertrans No 211 Tahun 2013 tentang Pialang Asuransi TKI
  22. Kepmenakertrans No 378 Tahun 2014 tentang Penunjukan Pejabat Penerbit Surat Izin Pengerahan
  23. Kepmenakertrans No 20 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Kepmenakertrans No 213 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kerja dan Transmigrasi Nomor 213 Tahun 2013 Tentang Penetapan Konsorsium Asuransi TKI “ASTINDO”
  24. Kepmenaker No 1 Tahun 2015 tentang Jabatan yang Dapat Diduduki oleh TKI di Luar Negeri untuk Pekerjaan Domestik
  25. Kepmen No 354 Tahun 2015 tentang Jabatan yang Dapat Diduduki oleh TKI di Luar Negeri Pada Pengguna Perseorangan
  26. Kepmen No 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan TKI Pada Pengguna Perseorangan Dikawasan negara-negara Timur Tengah
  27. Keputusan Menaker Nomor 294 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru
  28. Kepmenaker No. 151 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia (tidak berlaku)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Anggota Jaringan


SBMI, KSPI, KSBSI, Aspek Indonesia, FSPSI Reformasi, ASETUC, IMWU Belanda, Kotkiho, BMI SA, Serantau Malaysia, UNIMIG, HRWG, JALA PRR, LBH Jakarta, LBH Apik Jakarta, ADBMI Lombok, LBH FAS, Migrant Institute, PBHI Jakarta, Solidaritas Perempuan, INFEST Yogyakarta, TURC, Seruni Banyumas, JBM Jateng, PBH-BM, Migrant Aids, Institute Ecosoc

Contact Information


Telp / Fax : 021-8304153

jaringan@buruhmigran.or.id
jari.pptkiln@gmail.com

Alamat Sekretariat


d/a The Institute for Ecosoc Rights.
Jl. Tebet Timur Dalam VI C No. 17 Jakarta Selatan