Laman

Translate

Audiensi SBMI NTT dengan pihak Pemerintah Daerah yaitu Dinas Kopnakertrans Prov NTT

Selasa, 16 Februari 2021

Jaringan Buruh Migran - jbm bersama #SBMINTT dan bekerja sama dengan #YayasanYanubadi telah melakukan audiensi dengan pihak Pemerintah Daerah yaitu
Dinas Kopnakertrans 
Prov NTT. Audiensi diterima dan disambut baik oleh Silvia R. Peku Jawang selaku Kepala Dinas Kopnakentrans, Thomas Suban Hoda selaku Kepala Bidang Kopnakentrans dan Ketut Supiastra selaku Kasie Penempatan dan Pemagangan Tenaga Kerja.

Dari hasil audiensi, Dinas Kopnakentrans mengatakan bahwa telah melakukan berbagai upaya untuk dapat melindungi buruh migran. Upaya-upaya tersebut di antaranya, yaitu:

1. Melakukan monitoring dan jemput bola untuk kasus-kasus yang dilaporkan;

2. Telah membentuk gugus tugas untuk penanganan human trafficking;

3. Pembentukan Balai Latihan Kerja (BLK) di 4 Kabupaten NTT;

4. Adanya layanan LTSA dan

5. Pembentukan Peraturan Desa.

Namun
Maria Hingi
(SBMI NTT) dan teman-teman #YayasanYanubadi mengatakan bahwa kasus pemulangan jenasah buruh migran asal NTT setiap tahunnya terus meningkat. Selain itu dimasa pandemi covid 19, banyak sekali buruh migran dari NTT di deportasi. Sayangnya hingga sekarang perlindungan dan layanan yang diberikan belum maksimal. Misalnya dalam hal layanan di LTSA, selama masa pandemi covid-19, tidak beroperasi sepenuhnya. Instansi-instansi yang seharusnya beroperasional di LTSA melakukan kerjanya di instansinya masing-masing.

Audiensi SBMI NTT dengan pihak Komisi V DPRD Prov. NTT

Rabu, 10 Februari 2021

Jaringan Buruh Migran - jbm bersama @SBMI NTT dan bekerja sama dengan @Yayasan Yanubadi telah melakukan audiensi dengan pihak
Sekretariat Komisi V Dprd Prov. Ntt. 
Audiensi yang dilakukan oleh Maria Hingi dan teman-teman dari #YayasanYanubadi telah diterima dan disambut baik oleh Yohanes Rumat selaku Sekretaris Komisi V dan Ana Waha Kolin selaku Anggota Komisi V.
Selama ini, Komisi V hanya mendengar dan mengetahui kasus buruh migran Indonesia hanya dari berita atau media sosial. Dengan adanya audiensi ini, Komisi V DPRD Prov NTT lebih memahami mengenai perkembangan permasalahan pekerja migran Indonesia melalui testimoni kasus yang ditangani oleh teman-teman CSO. Dampak dari dilakukannya audiensi ini, Komisi V akan mengundang kembali dan berdiskusi lebih lanjut dengan beberapa organisasi pemerhati buruh migran di NTT serta merencanakan tindak lanjut kedepan yang dapat dilakukan oleh Komisi V DPRD Provinsi NTT.

[Press Release] IWD 2021: Urgensi Perlindungan pada Perempuan Buruh Migran Indonesia di Masa Pandemi Covid-19


International Woman’s Day bermula saat buruh perempuan melakukan perlawanan guna menuntut hak dan memperjuangkan kesetaraan, saat itu buruh perempuan terus mendapatkan kekerasan, ketidakadilan dan perlakuan yang buruk. Perlawanan ini berlangsung dan terus diperingati setiap tanggal 8 Maret, hingga pada tahun 1977, PBB meresmikan tanggal 8 Maret sebagai Hari Perempuan Sedunia.

Dalam sejarah perkembangannya, negara Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sejarah kekerasan terhadap perempuan, begitupun pada wajah migrasi Indonesia. Telah sejak lama wajah migrasi Indonesia berwujud perempuan. Hal ini pula yang menyebabkan terdapat berbagai bentuk kerentanan dan kekerasan berbasis gender pada perempuan buruh migran semakin meningkat. Perempuan PMI seringkali dijauhkan dari pemenuhan hak-haknya dalam bekerja, seperti untuk beristirahat bila mengalami sakit, baik sakit yang diakibatkan oleh menstruasi maupun sakit lainnya, upah dan fasilitas yang tidak sama antara perempuan PMI dan laki-laki PMI, serta jenis pekerjaan perempuan PMI lebih banyak diarahkan untuk bekerja pada sektor rumah tangga. Dalam Catatan Tahunan Serikat Buruh Migran (SBMI) 2020, SBMI menerima pengaduan sebanyak 643 kasus. 232 kasus diantaranya berasal dari sektor Pekerja Rumah Tangga (PRT).

Savitri  Wisnuwardhani, SekNas JBM mengatakan bahwa kasus yang dialami perempuan buruh migran Indonesia bukannya berkurang tetapi meningkat baik secara jumlah maupun varian kasusnya. Hasil survey yang telah dilakukan oleh Jaringan Buruh Migran, selama Pandemi Covid-19 beban pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan buruh migran menjadi berlipat. Dalam sektor Pekerja Rumah Tangga (PRT), perempuan PRT banyak yang diharuskan tinggal di rumah majikan, hal ini juga meningkatkan kekerasan yang dialami perempuan PRT oleh majikan. Hasil survey juga menunjukkan bahwa selama Pandemi Covid-19 ini, pekerja lepas harian sangat terdampak. Tawaran pekerjaan semakin minim, masifnya xenophobia dan minimnya akses perempuan PMI pada bantuan bantuan sosial yang ada baik di negara tujuan maupun setelah kembali ke Indonesia.  

Putri Fahimatul, Solidaritas Perempuan, menyampaikan bahwa situasi covid 19 semakin membuka wajah sistem tata kelola migrasi kita yang kacau dengan lebih jelas. Setidaknya terlihat bagaimana situasi perempuan buruh migran yang terus mengalami penindasan dalam berbagai bentuk. Sebut saja perampasan ruang hidup, pelanggaran hak dan kekerasan, penindasan seksualitas, dan diskriminasi yang dilegitimasi negara melalui kebijakan-kebijakannya. Negara seharusnya fokus melaksanakan tanggung jawabnya untuk melindungi hak perempuan buruh migran, khususnya di masa pandemi ini. Tapi faktanya negara masih gagal membangun tata kelola migrasi yang melindungi perempuan buruh migran, namun justru semakin eksploitatif dan memperkuat kekerasan dan penindasan terhadap perempuan buruh migran. International Women’s Day adalah hari di mana kita memperkuat gerakan solidaritas untuk bersama sama menantang dominasi kuasa untuk merebut kembali kedaulatan perempuan.

Boby Alwy, SBMI menegaskan bahwa Pandemi merupakan ujian berat dalam pelaksanaan pelindungan PMI, terutama perempuan buruh migran. Pemerintah pusat telah mengalokasikan kebijakan anggaran yang besar, maka seharusnya walaupun di masa Pandemi Covid-19 ini, Pemerintah tetap dapat melindungi PMI. Perlindungan harus mencakupi seluruh fase baik dari pemberangkatan hingga fase pemulangan. Pada fase sebelum berangkat, misalnya, perlu singkronisasi terkait alat test covid antara Indonesia dengan negara tujuan penempatan, sehingga peristiwa penolakan pekerja migran, seperti yang terjadi di Taiwan, tidak terjadi lagi. Pada fase penempatan, banyak perempuan buruh migran yang terdampak, sehingga berujung pada pemutusan kontrak, kerja yang semakin berat, dan penahanan di detention center imigrasi dan pemulangan paksa, termasuk PMI yang harus mendapatkan bantuan sosial. Kemenlu sudah membuat rencana kontijensi, maka saat ini harus kuat dalam pelaksanaan perlindungannya. Pada fase pemulangan, banyak perempuan buruh migran yang mengalami kehilangan koper, serta kesulitan mengakses transportasi, dan kartu ponsel karena biaya yang mahal.

Ayu Eza Tiara, LBH Jakarta, menekankan bahwa Pandemi Covid-19 telah menjadikan hidup perempuan buruh migran Indonesia semakin terbelakang. Dari data-data yang ada, banyak permasalahan menimpa pekerja migran seperti, tidak dapat pergi bekerja, dan bagi mereka yang bekerja terpaksa harus bekerja lembur akibat adanya kebijakan pembatasan mobilitas, kekurangan makanan, kehabisan uang untuk bertahan hidup di luar negeri hingga mendapatkan stigma sebagai penyebar virus. Berdasarkan masalah yang ada sudah sepatutnya pemerintah melakukan langkah-langkah yang luar biasa untuk melindungi hak-hak perempuan buruh migran. Dalam hal ini penting bagi pemerintah untuk membangun pemulihan dan mencegah penurunan spiral pekerjaan dan kondisi kerja selama dan setelah krisis pandemic Covid-19. 

Dalam rangka memperingati International Women’s Day atau Hari Perempuan Internasional pada 8 Maret 2020, maka Jaringan Buruh Migran yang merupakan koalisi dari 28 organisasi beranggotakan serikat buruh dalam dan luar negeri dan organisasi yang peduli terhadap isu buruh migran menyatakan bahwa Pemerintah harus:

1.      Segera mengesahkan seluruh aturan turunan UU PPMI dengan perspektif HAM dan responsif gender karena telah melewati jangka waktu yang ditentukan oleh UU;

2.      Memastikan semua jenis layanan migrasi yang ada harus memiliki perspektif gender baik dari tingkat desa, kab/kota, provinsi, pusat dan di negara tujuan. Pemastian ini untuk memastikan terwujudnya perlindungan dengan menggunakan pendekatan non diskriminatif dan menjunjung tinggi kesetaraan;

3.      Memberikan akses partisipasi organisasi buruh migran dan organisasi yang peduli pada isu migran dalam dalam setiap pembuatan kebijakan dan implementasi layanan baik di tingkat desa, daerah dan tingkat nasional;

4.      Segera mencabut Omnibus Law UU Cipta Kerja yang merugikan dan mengancam hak-hak buruh migran, terutama pada perempuan buruh migran.

5.       Segera membahas dan mengesahkan KILO 189 tentang Kerja Layak untuk Pekerja Rumah Tangga dan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) untuk memperkuat diplomasi perlindungan perempuan buruh migran Indonesia yang bekerja sebagai PRT migran di negara tujuan;

6.      Segera mengesahkan UU Penghapusan Kekerasan Seksual dengan mengedepankan prinsip HAM dan responsif gender untuk seluruh perempuan Indonesia baik yang ada di Indonesia maupun yang bekerja keluar negeri agar terlindungi dari tindak kekerasan seksual.

 

Jakarta, 09 Maret 2021

Jaringan Buruh Migran

Solidaritas Perempuan

Serikat Buruh Migran Indonesia

LBH Jakarta

 

 

Narahubung :

Savitri Wisnuwardhani: 0821-24714978

Putri Fahimatul : 0857-8593-4496

Bobi Alwy: 0852-8300-6797

Ayu Eza: 0821-1134-0222



MENGAWAL ATURAN TURUNAN UU PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Sabtu, 06/02/2021, MENGAWAL ATURAN TURUNAN UU PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA Jaringan Buruh Migran (JBM) bersama dengan Jaringan di daerah – DPC SBMI Indramayu, telah melaksanakan FGD mengenai Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA). Hingga saat ini meski LTSA sudah ada di 41 di Prov/kab/kota di Indonesia, aturan turunan mengenai LTSA masih dalam proses drafting. 


FGD yang difasilitasi oleh Juwarih Setia - Ketua DPC SBMI Indramayu,  mendapat respon yang cukup tinggi. Meski jumlah peserta FGD tidak banyak (menaati protocol Kesehatan covid 19), FGD yang diselenggarakan 10 orang yang terdiri dari CPMI/Purna PMI, berlangsung dengan lancar dan tanpa hambatan. Bahkan selama diskusi yang difasilitasi Peserta diskusi antusias berdiskusi. Tampak dalam diskusi banyak CPMI/Purna PMI tidak mengetahui apa itu LTSA, dimana itu LTSA, apa tugas dan fungsinya.

Pertemuan yang dilaksanakan di Indramayu bukanlah FGD yang terakhir, akan masih banyak kegiatan diskusi rutin yang dilakukan di beberapa wilayah kantong PMI. Harapannya, kedepan, LTSA baik secara aturan maupun layanan, menjadi lebih baik, berperspektif HAM dan gender serta responsive terhadap kebutuhan akar rumput. Misalnya, seperti yang terungkap dalam FGD tersebut, peserta FGD mengatakan perlunya sosialisasi dan penyebaran informasi terkait dengan fungsi dan alur pelayanan dalam LTSA. (VM&SWD)









Audiensi JBM Peraturan Pelaksanaan UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Jumat, 05/02/2021 - Koalisi Jaringan Buruh Migran yang terdiri dari Bobi Alwy(Dpn Sbmi), Icha Alysa(Human Rights Working Group (HRWG Indonesia), Savitri Wisnuwardhani) (Jaringan Buruh Migran - jbm), Ayu Eza (LBH Jakarta), Yatini Sulistyowati (KSBSI), Putri Fahimatul Hasni (Solidaritas Perempuan) bersama-sama dengan Jaringan di 4 daerah; Neni Kusnaini (Seruni Banyumas), Juwarih Setia (Dpc Sbmi Indramayu), Maria Hingi(SBMI NTT), Akhmad Soim (KSBSI Jatim) mengadakan audiensi secara online dengan pihak Biro Hukum Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia  untuk membahas mengenai update perkembangan aturan turunan UU PPMI.



Agung bersama Dhatun Kuswandari dari Biro Hukum Kemnaker menyambut dan membuka ruang bagi JBM untuk memberikan masukan terkait dengan aturan turunan tentang LTSA dan Pepres Atase Ketenagakerjaan.

Dhatun dalam pertemuan tersebut mengatakan bahwa LTSA telah diatur dalam RPP Perlindungan dan tidak dapat berdiri sendiri karena adanya proses simplifikasi. Kemudian, tindak lanjut atas LTSA akan diatur di Peraturan Menteri yang di dalamnya nanti akan terdapat pembaruan dan akan menampung aspirasi dari masyarakat di daerah. Untuk PerPres Atase Ketenagakerjaan sedang berada dalam proses harmonisasi antar Kementerian sehingga masih membutuhkan waktu untuk dapat dibahas.

Savitri JBM, mengharapkan agar pertemuan seperti ini dapat dilakukan lebih sering baik secara daring maupun luring dan dapat melibatkan lebih banyak pihak nantinya untuk memastikan isi aturan turunan benar-benar menjawab kebutuhan di akar rumput.

Anggota Jaringan


SBMI, KSPI, KSBSI, Aspek Indonesia, FSPSI Reformasi, ASETUC, IMWU Belanda, Kotkiho, BMI SA, Serantau Malaysia, UNIMIG, HRWG, JALA PRR, LBH Jakarta, LBH Apik Jakarta, ADBMI Lombok, LBH FAS, Migrant Institute, PBHI Jakarta, Solidaritas Perempuan, INFEST Yogyakarta, TURC, Seruni Banyumas, JBM Jateng, PBH-BM, Migrant Aids, Institute Ecosoc

Contact Information


Telp / Fax : 021-8304153

jaringan@buruhmigran.or.id
jari.pptkiln@gmail.com

Alamat Sekretariat


d/a The Institute for Ecosoc Rights.
Jl. Tebet Timur Dalam VI C No. 17 Jakarta Selatan