JARINGAN BURUH MIGRAN

HUT ke-76 Kemerdekaan RI: Merdekakan PMI dari Kebingungan terkait Implementasi Kebijakan Pembebasan Biaya Penempatan!

RILIS PERS

HUT ke-76 Kemerdekaan RI: Merdekakan PMI dari Kebingungan terkait Implementasi Kebijakan Pembebasan Biaya Penempatan!

Pembebanan biaya penempatan yang melebihi struktur biaya atau overcharging merupakan salah satu kasus yang sering dialami oleh pekerja migran Indonesia (PMI). Dalam praktiknya, P3MI maupun calo dapat membebankan biaya yang menyebabkan PMI terlilit utang. Lilitan utang tersebut pada akhirnya menjadi dalih untuk memotong upah bulanan yang akan diterima oleh PMI ketika bekerja. Data BP2MI mencatat bahwa dalam 4 tahun terakhir sejak disahkannya UU PPMI (2017 – 2020), terdapat 418 pengaduan kasus terkait overcharging.[1] Meskipun begitu, angka tersebut diyakini sebagai fenomena gunung es. Artinya, angka kasus overcharging sesungguhnya melampaui dari jumlah yang diadukan kepada BP2MI.

Untuk melindungi kelompok rentan, UU PPMI memandatkan pembebasan biaya penempatan bagi PMI. Mandat tersebut tertuang dalam Pasal 30 yang berbunyi “Pekerja Migran Indonesia tidak dapat dibebani biaya penempatan.” Ketentuan lebih lanjut kemudian diatur melalui Peraturan BP2MI No. 9 Tahun 2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan PMI. Peraturan pelaksana tersebut membebaskan 10 jenis jabatan PMI dari biaya penempatan, yakni: (1) pengurus rumah tangga; (2) pengasuh bayi; (3) pengasuh lansia; (4) juru masak; (5) supir keluarga; (6) perawat taman; (7) pengasuh anak; (8) petugas kebersihan; (9) pekerja ladang/perkebunan; dan (10) awak kapal perikanan migran. Pembebanan biaya penempatan dialihkan kepada pemberi kerja dan pemerintah daerah.

Pada 30 Juli 2021, BP2MI mengeluarkan Keputusan Kepala BP2MI No. 214 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembebasan Biaya Penempatan PMI. Diktum kedelapan keputusan tersebut menyatakan bahwa pembiayaan penempatan bagi 10 jenis jabatan PMI difasilitasi melalui Pinjaman Kredit Tanpa Agunan (KTA) dan/atau Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Bank BUMN dan/atau Bank Pembangunan Daerah (BPD). Sedangkan dalam diktum kedua belas, dalam hal pembiayaan penempatan yang menjadi kewajiban pemberi kerja telah dibayarkan terlebih dahulu oleh PMI, maka pemberi kerja wajib mengganti biaya yang sudah dikeluarkan melalui mekanisme reimbursement.

Kamis lalu, 12 Agustus 2021, BP2MI secara resmi meluncurkan program pembebasan biaya penempatan PMI melalui KUR dan KTA di Wisma Bank Negara Indonesia (BNI).[2] Logika pembebasan biaya penempatan melalui utang ini yang kemudian dipertanyakan oleh komunitas PMI dan organisasi-organisasi masyarakat sipil yang telah cukup lama menanti implementasi kebijakan pembebasan biaya penempatan agar PMI dapat terlepas dari jeratan overcharging.

Boby Anwar Maarif, SekJen SBMI menyangsikan logika peluncuran pembebasan biaya penempatan PMI yang dilakukan oleh BP2MI melalui KUR dan KTA. Beliau menegaskan bahwa hal tersebut sangat kontroversial. Logika orang awam, jika utang, maka harus dibayar. Jika PMI harus membayar, maka tidak ada yang namanya pembebasan biaya penempatan. Apa bedanya penempatan dahulu dengan yang sekarang? Bukankah UU PPMI Pasal 30 sudah mengatur bahwa PMI tidak dapat dibebani biaya penempatan? Bukankah UU PPMI Pasal 72 telah mengatur adanya larangan pembebanan biaya yang sudah ditanggung pemberi kerja? Lalu bagaimana jika terdapat fakta bahwa PMI dibebani biaya yang sudah ditanggung oleh pemberi kerja? Penting agar segenap masyarakat untuk mengkritisi implementasi kebijakan pembebasan biaya penempatan yang baru saja diluncurkan.

Savitri Wisnuwardhani, SekNas JBM menyayangkan adanya Kepka BP2MI No. 214 Tahun 2021 karena tidak sesuai dengan UU PPMI dan Peraturan BP2MI No. 9 Tahun 2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan PMI (zero cost). Seharusnya, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang dapat mengimplementasikan Pasal 30 UU PPMI. Misalnya dengan menerbitkan kebijakan untuk mendorong pemerintah pusat dan terutama pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran pendidikan dan pelatihan bagi CPMI melalui APBD, karena komponen pendidikan dan pelatihan adalah komponen paling tinggi dalam biaya penempatan PMI. Hingga sekarang, hanya segelintir pemerintah daerah yang mengalokasikan anggaran pendidikan dan pelatihan agar dapat diakses oleh CPMI secara gratis. Alih-alih membuat kebijakan yang dapat mengimplementasikan zero cost, pemerintah pusat justru menggunakan KUR untuk pengimplementasian pembebasan biaya penempatan yang mana kebijakan tersebut pernah dilakukan pada masa UU No. 39 Tahun 2004 dan tidak menjadi solusi bagi maraknya praktik overcharging yang dialami PMI.

Yatini Sulistyowati, Ketua Departemen Buruh Migran KSBSI bahwa PMI telah cukup lama merasakan kepahitan kebijakan migrasi tenaga kerja. Arus migrasi PMI memiliki sejarah yang panjang bahkan dari sebelum Indonesia merdeka. Hingga UU PPMI telah disahkan, PMI masih belum benar-benar merdeka dari praktik eksploitasi dan implementasi kebijakan yang berantakan. Meskipun mengharuskan pemberi kerja untuk melaukan reimbursement, pelibatan utang kepada PMI melalui skema KUR dan KTA merupakan “jalan keluar” yang kontroversial bagi pengimplementasian pembebasan biaya penempatan. Momentum HUT ke-76 Kemerdekaan RI adalah saatnya bagi pemerintah untuk peduli nasib PMI.

Daniel Awigra, Deputi Direktur HRWG menegaskan bahwa bukan hanya sebagai mandat dari UU PPMI, pembebasan biaya penempatan merupakan salah satu agenda utama advokasi PMI di tingkat komunitas internasional. Praktik overcharging selama ini terus terjadi, PMI terlilit utang bahkan dimulai sejak sebelum mereka bekerja. Agenda wajib tersebut masuk ke dalam setiap kerja sama PMI, baik bilateral maupun multilateral. Pemerintah Indonesia seharusnya dapat tunduk terhadap mandat UU PPMI dan mengikuti agenda wajib komunitas internasional dalam hal terkait.

Jeanny Sirait, Pengacara Publik LBH Jakarta menyatakan pembebanan biaya penempatan PMI yang dilakukan oleh BP2MI melalui KUR dan KTA merupakan bentuk dari pengabaian yang dilakukan negara terhadap pahlawan devisa. Dalam skema pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, pemerintah wajib menjamin keterjangkauan akses lapangan pekerjaan. Pembebanan biaya penempatan PMI melalui KUR dan KTA justru menimbulkan masalah baru bagi PMI dan membatasi akses lapangan pekerjaan itu sendiri dengan membuat PMI harus terlilit utang di awal. Karenanya, implementasi yang buruk dari UU PPMI dan Peraturan BP2MI No. 9 Tahun 2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan PMI (zero cost) nyata-nyata telah menimbulkan pelanggaran Hak Asasi Manusia bagi PMI.

Momentum HUT Kemerdekaan RI yang diperingati setiap tahunnya pada 17 Agustus menjadi momentum kebangsaan yang penting untuk merefleksikan kembali fondasi Indonesia sebagai bangsa dan negara terutama peran PMI dalam pembangunan Indonesia. Dalam rangka memperingati HUT ke-76 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2021, Jaringan Buruh Migran (JBM) yang merupakan koalisi dari 28 organisasi beranggotakan serikat buruh dalam dan luar negeri dan organisasi yang peduli terhadap isu PMI mendorong:

Pemerintah Pusat menghentikan pelanggaran Hak Asasi Manusia bagi PMI dengan membebankan biaya penempatan PMI melalui KUR dan KTA;
Pemerintah Pusat dan Daerah segera menganggarkan biaya pelatihan untuk calon PMI, sebagaimana dimandatkan oleh UU PPMI Pasal 39, 40, dan 41;
BP2MI untuk mengkaji kembali Kepka BP2MI No. 241 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembebasan Biaya Penempatan PMI;
Pemerintah Pusat dan Daerah agar melibatkan PMI, organisasi PMI, dan organisasi masyarakat sipil yang peduli mengenai isu PMI dalam pembahasan aturan turunan UU PPMI mengenai pembebasan biaya penempatan PMI;
Pemerintah Pusat dan Daerah melakukan pengawasan dan penindakan yang tegas kepada para pihak yang masih melakukan pembebanan biaya penempatan bagi PMI; dan
Pemerintah Pusat membuka ruang diskusi secara rutin dengan Pemerintah Daerah yang merupakan kantong PMI baik agar mengalokasikan anggaran daerah untuk revitalisasi Balai Latihan Kerja yang ada di tingkat daerah agar CPMI mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh Pemda.

Jakarta, 17 Agustus 2021

Jaringan Buruh Migran

SBMI, KSPI, KSBSI, KSPSI, Aspek Indonesia, FSPSI Reformasi, ASETUC, IMWU Belanda, KOTKIHO, BMI SA, Serantau Malaysia, UNIMIG, HRWG, JALA PRT, LBH Jakarta, LBH Apik Jakarta, ADBMI Lombok, LBH FAS, Migrant Institute, PBHI Jakarta, Solidaritas Perempuan, INFEST Yogyakarta, TURC, Seruni Banyumas, PBH-BM, Migrant Aid, Institute for Ecosoc Right

Narahubung:

Savitri Wisnuwardhani : 0821-2471-4978
Boby Anwar Maarif : 0852-8300-6797

[1] “Statistik Pelindungan dan Penempatan,” BP2MI. https://bp2mi.go.id/statistik-penempatan

[2] “Luncurkan Program Biaya Penempatan PMI melalui KUR dan KTA dari BNI, Kepala BP2MI: Selamat Tinggal Pesta Pora Para Rentenir,” BP2MI, 13 Agustus, 2021. https://bp2mi.go.id/berita-detail/luncurkan-pembebasan-biaya-penempatan-pmi-melalui-kur-dan-kta-dari-bni-kepala-bp2mi-selamat-tinggal-pesta-pora-para-rentenir

Baca Selengkapnya »

Peran dan Fungsi Atase Ketenagakerjaan

Ulasan Diskusi Isu Krusial

Peran dan Fungsi Atase Ketenagakerjaan

Jaringan Buruh Migran (JBM) merupakan Koalisi 28 organisasi dari berbagai organisasi buruh dalam dan luar negeri serta organisasi pemerhati buruh migran. JBM lahir karena keprihatinan akan masih rendahnya perlindungan bagi buruh migran dari segi kebijakan. Dalam sejarahnya, JBM yang dulu bernama JARI PPTKILN semenjak tahun 2010 telah aktif melakukan pengawalan terhadap proses pembahasan revisi UU No 39/2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

Pada Jumat, 02 Juli 2021, pukul 14.00 WIB, JBM yang terdiri dari SBMI, KSBSI, Migran Aid dan HRWG dan difasilitasi oleh Sekret JBM melaksanakan diskusi bersama membahas perumusan isu krusial, permasalahan, dan rekomendasi rancangan PerPres Tugas dan Wewenang Atase Ketenagakerjaan. Diskusi ini dilakukan guna menginventarisasi kategori isu krusial dan permasalahannya, serta mencari rekomendasi. Seperti yang kita ketahui bersama, PerPres Atase Ketenagakerjaan merupakan salah satu amanah dari pasal 22 ayat (4) UU PPMI yang belum diterbitkan oleh Pemerintah, Padahal sudah 3 tahun lebih UU PPMI disahkan. Hal tersebut telah melampaui amanat yang terkandung dalam UU PPMI bahwa peraturan pelaksana UU PPMI harus sudah ditetapkan paling lambat 22 November 2019, atau dua tahun sejak disahkannya UU PPMI.

Dalam diskusi ini, Awigra dari HRWG menjabarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh HRWG di 3 negara, yaitu Hongkong, Malaysia, dan Singapura pada tahun 2017 – 2018. Penelitian ini, meneliti tugas perlindungan pelayanan di negara penempatan. Atase Ketenagakerjaan, pada tahun 2017-2018 masih berpersperktif good government, belum kepada rights-based. Namun, penelitian ini masih relevan hingga saat ini karena belum ada PerPres baru. Atase Ketenagakerjaan di SOP-nya masih peraturan lama, sehingga lebih mengedepankan good government.

Terdapat 3 permasalahan bila membahas Atase Ketenagakerjaan. Pertama, tentang struktural kemudian soal tata kelola yang mengatur upah buruh murah (mempekerjakan pekerja murah). Kedua di dokumen. Ketiga problem nyata yaitu masih good government. Good Government yang dimaksud yaitu; terdapat layanan, kontak center, alamat pengaduan. Namun, begitu ada masalah tidak diangkat lagi. Permasalahan-permasalahan terjadi tidak kenal hari kerja, jam kerja, bahkan hari libur. Pekerja migran tidak bisa akses fasilitas pelayanan karena Atase Ketenagakerjaan tidak punya sensitifitas terhadap korban. Hal ini menjadi satu temuan yang nantinya dapat direkomendasikan bahwa perwakilan harus punya respons terhadap persoalan, bahkan bila perlu dapat mendorong untuk mempekerjakan pekerja migran yang punya pengalaman.

Moh. Kholili dari Migran Aid menambahkan bahwa perlu di-review soal isu strategis yang dibuat oleh masing-masing KBRI khususnya Atase Ketenagakerjaan itu perlindungan PMI atau bukan. Isu perlindungan PMI masih jauh sekali dari isu strategis di masing-masing kedutaan konsuler dan sebagainya, sehingga Atase Ketenagakerjaan hanya menjadi bagian kecil. Selain itu, perlu ada satu data, kalau bahasa sekarang itu di banyak kabupaten kota itu butuh ada satu link yang nyambung antara kabupaten kota asal PMI kemudian BP2MI sama Atase Ketenagakerjaan, sehingga ketika ada masalah yang di kabupaten kota atau asal itu bisa bunyi di BP2MI, bisa bunyi juga di Atase Ketenagakerjaan. Penting juga menempatkan orang di Atase Ketenagakerjaan yaitu yang memiliki kepekaan mau melayani dan sebagainya kepada PMI beserta keluarganya.

Selain itu, Moh. Kholili menjabarkan bahwa terdapat banyak kasus yang telah ditangani, namun Atase Ketenagakerjaan tidak memiliki kepekaan kepada korban maupun keluarga. Beberapa waktu yang lalu, terdapat kasus kematian keluarga yang sedari awal sudah dikirimi surat kepada dinas sampai ke KBRI, tetapi pada saat pemulangan, jenazahnya diserahkan kepada orang lain yang bukan keluarganya. Pentingnya orang yang tepat karena ada kasus di beberapa negara, petugas yang ada di tempat pelayanan dulunya bekerja sebagai PMI sehingga dapat menjadi bagian dari pemangku kewajiban yang bertugas disitu.

Yatini Sulistyowati (KSBSI) juga menjelaskan bahwa mandat mengenai Atase Ketenagakerjaan di dalam UU PPMI sudah cukup komprehensif. Tugas Atase Ketenagakerjaan selain diplomasi, terdapat validasi mitra kerja di mana harus mendaftar atau membuat daftar mitra kerja dan mengumumkannya secara regular. Selain itu, terdapat banyak kasus yang ditangani oleh Konsuler dibandingkan oleh Atase Ketenagakerjaan. Selain itu, beginning posisi Atase Ketenagakerjaan dinilai sangat kurang, karena mereka belum dikategorikan diplomat, sehingga masih menggunakan paspor biasa bukan paspor diplomat. Hal ini mengakibatkan Atase Ketenagakerjaan tidak dapat dikategorikan diplomat untuk melakukan diplomasi terhadap negara tujuan. Faktanya juga ada Atase Ketenagakerjaan yang memang tidak menguasai kondisi di negara penempatan. Mungkin ke depan yang perlu digaris bawahi adalah penempatan Atase Ketenagakerjaan hanya diberikan kepada mereka yang memiliki potensi melakukan diplomasi serta menguasai isu-isu di negara tujuan.

Jundi dari Sekretariat Jaringan Buruh Migran (JBM) berharap ke depannya dapat kembali menyelenggarakan diskusi-diskusi lanjutan yang melibatkan lebih banyak masukan agar mampu menghasilkan keluaran advokasi kebijakan yang baik dan dapat membantu serta mendorong Pemerintah terkait Rancangan Perpres Atase Ketenagakerjaan demi tercapainya perlindungan kepada PMI.

Baca Selengkapnya »

FGD DARING PERUMUSAN ISU KRUSIAL, PERMASALAHAN, DAN REKOMENDASI RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN (PERPRES) ATASE KETENAGAKERJAAN

Jumat, 2 Juli 2021, DISKUSI PERUMUSAN ISU KRUSIAL, PERMASALAHAN, DAN REKOMENDASI RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN (PERPRES) ATASE KETENAGAKERJAAN – Jaringan Buruh Migran (JBM) atas dukungan Yayasan Tifa baru saja menyelenggarakan diskusi terkait perumusan isu krusial, permasalahan, dan rekomendasi rancangan Perpres Tugas dan Wewenang Atase Ketenagakerjaan.

Sebagaimana diketahui, Perpres Tugas dan Wewenang Atase Ketenagakerjaan merupakan satu dari tiga peraturan pelaksana UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) yang belum diterbitkan oleh Pemerintah, padahal sudah tiga tahun lebih UU PPMI disahkan, melampaui amanat yang terkandung dalam UU tersebut, bahwa peraturan pelaksana UU PPMI harus sudah ditetapkan paling lambat 22 November 2019, atau dua tahun sejak disahkannya UU PPMI.

Diskusi yang berlangsung pada pukul 14.15 – 15.45 WIB melalui zoom meeting ini dihadiri oleh enam partisipan, yakni Daniel Awigra (HRWG), Yatini Sulityawati (KSBSI), Bobi Anwar Maarif (DPN SBMI), Moch. Kholili (Migrant Aid Jember), Sayyid M. Jundullah (Sekretariat JBM), dan Nur Alia Rosi (Sekretariat JBM). Diskusi berlangsung dengan baik tanpa hambatan yang signifikan, terlebih partisipan antusias dan aktif memberikan pendapat dan masukan hingga kegiatan berakhir.

Daniel Awigra mengawali dengan menyatakan bahwa selama ini kebijakan masih terlalu berfokus terhadap good governance, namun seringkali masih belum dapat mengaplikasikan rights-based approach. Padahal, dalam upaya pelindungan PMI, pendekatan HAM sangat diperlukan. Beliau lebih lanjut menyampaikan bahwa setidaknya terdapat tiga garis besar permasalahan: (a) permasalahan kelembagaan; (b) permasalahan struktural (termasuk mentalitas pejabat); dan (c) permasalahan regularisasi migrasi kerja, karena memang pada hakikatnya tugas pokok dari Atase Ketenagakerjaan adalah melakukan diplomasi berbasis HAM dalam menanggulangi irregularitas.

Yatini, di sisi lain, menyampaikan beberapa temuan menarik yang langsung beliau temui di lapangan, berdasarkan pengalaman mengunjungi Perwakilan RI di luar negeri, salah satunya KBRI Kuala Lumpur, Malaysia. Yatini menekankan bahwa selain diplomasi, Atase Ketenagakerjaan memiliki tugas lain sesuai amanat UU PPMI, seperti validasi mitra usaha hingga pemberi kerja yang harus diumumkan secara reguler. Meskipun permasalahan PMI akan lebih aktif ditangani oleh Atase Ketenagakerjaan, hingga saat ini, peran kekonsuleran masih sangat dominan. Atase Ketenagakerjaan belum memiliki semacam bargaining position yang cukup mumpuni dan terkesan masih terdiskriminasi, dengan konteks bahwa Atase Ketenagakerjaan adalah perwakilan Kemnaker RI di luar negeri, namun mereka berposisi di dalam struktur Perwakilan RI di luar negeri yang dibawahi oleh Kemlu RI. Apalagi Atase tidak memiliki paspor diplomatic.

Moch. Kholili mengatakan bahwa pada dasarnya, perlu terdapat reviu strategis tentang apakah pelindungan PMI sebenarnya bagian dari prioritas Perwakilan RI. Mereka kebanyakan masih jauh dari isu strategis tersebut, sehingga hanya menjadi bagian kecil dari Perwakilan RI. Terlebih, Daniel Awigra menimpali bahwa memang setiap Perwakilan RI biasanya dipengaruhi oleh siapa duta besarnya, karena sebagian duta besar ada yang lebih besar berfokus di isu ekonomi, politik, atau bahkan sosial budaya. Kemudian, penting nantinya menempatkan orang yang kompeten, memiliki kepemimpinan dan latar belakang yang mumpuni untuk dapat menjadi Atase. Moch. Kholili menimpali bahwa selama ini, dalam pelatihan dan pendidikan Calon Atase Ketenagakerjaan, isu yang menjadi perhatian masih bersifat umum, belum menyentuh spesifisitas PMI, sehingga nantinya juga perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan bagi Atase yang mendalami spesifisitas persoalan PMI.

Moch. Kholili kemudian menambahkan bahwa, lagi-lagi soal integrasi data merupakan hal yang sangat krusial. Sangat baik apabila data yang ada di tingkat daerah bisa terintegrasi hingga ke Atase Ketenagakerjaan untuk memperkuat pelindungan PMI, artinya Pemerintah harus membuka akses yang luas kepada keluarga di Indonesia yang butuh pelayanan dari pihak-pihak yang berwenang.

Bobi Anwar Maarif berharap bahwa pengerjaan Rancangan Perpres Atase Ketenagakerjaan ini bisa diinvervensi dengan baik oleh Presiden. Dalam mengintervesi rancangan perpres tersebut, Presiden harus mampu menunjukkan semangat yang luar biasa, sebagaimana semangat beliau ketika menerbitkan UU Ciptaker dan peraturan-peraturan pelaksananya.

Meskipun jumlah partisipan diskusi hari ini masih terbatas, kegiatan ini bukan merupakan satu-satunya kegiatan yang akan dilakukan oleh JBM dalam merumuskan isu krusial, permasalahan, dan rekomendasi Rancangan Perpres Atase Ketenagakerjaan. JBM berharap bahwa ke depannya dapat menyelenggarkan diskusi-diskusi lanjutan yang melibatkan lebih banyak orang, sehingga dapat menjaring lebih banyak masukan agar mampu menghasilkan keluaran advokasi kebijakan yang baik dan mampu membantu serta mendorong Pemerintah terkait Rancangan Perpres Atase Ketenagakerjaan, demi #PelindunganPMI. (SMJ)

Baca Selengkapnya »

Media briefing virtual : JBM bersama dengan Media CNN Indonesia

Jaringan Buruh Migran - jbm (JBM) bersama dengan Bobi Alwy dari Dpn Sbmi, Putri dari Solidaritas Perempuan dan Jesse A Halim dari Human Rights Working Group - HRWG Indonesia telah melakukan media briefing bersama dengan Media CNN Indonesia. Kegiatan ini disambut baik oleh rekan-rekan dari media CNN ( Taufik Budi Wijaya, Eref Siregar, Wisnu Mursabdo, Nugi, Vetriciawizach, dll) dapat berjalan dengan lancar. Kegiatan berlangsung dengan diskusi aktif antar partisipasi sehingga menghasilkan masukan dan saran.

Dalam diskusi ini ditemukan bahwa kondisi pengimplementasian UU PPMI masih belum terlalu berubah dari UU Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.  Sistem yang dibangun oleh PPMI belum berjalan, contoh nyatanya yaitu masih terdapatnya sistem perekrutan. UU PPMI dapat  berjalan bila aturan turunan sudah jalan, dan sistem sudah terpadu dengan baik. JBM juga menjabarkan hasil penelitian mengenai LTSA, di mana masih banyak praktik calo dan masih banyak pekerja migran yang tidak mengetahui apa itu LTSA. Untuk itu, penyebaran informasi mengenai LTSA ini menjadi penting dilakukan di keseluruhan tahapan migrasi hingga di tingkat desa. Media dapat berperan aktif dan berkontribusi untuk penyebaran informasi mengenai kebijakan dan pelayanan di akar rumput yang hingga saat ini minim informasi mengenai migrasi aman.

Diharapkan dengan kegiatan roadshow bersama media, JBM, anggota JBM dan rekan-rekan media dapat saling berdiskusi mengenai update kondisi dan kebutuhan media dalam menyebarkan informasi mengenai pengawalan kebijakan aturan turunan UU PPMI. JBM berharap, media-media lain dapat berdiskusi bersama dan mendorong Pemerintah untuk segera membentuk kebijakan yang memiliki perspektif perlindungan dan dapat mendorong peningkatan layanan ketenagakerjaan PMI yang telah ada. Di akhir acara, CNN mengatakan telah membuka ruang untuk PMI dan organisasi pemerhati buruh migran lainnya untuk dapat saling bertukar informasi sehingga isu migrasi dapat dinaikkan dan diperbanyak dalam kanal-kanal pemberitaan.

#rodshowmedia #mediavisitvirtual #diskusiaktif #perlindunganPMI #LTSA #perempuanPMI #UUPPMI #aturanturunan #aturanpelaksana #UU18tahun2017 #advokasikebijakan #PPMI #CNN #CNNIndonesia

Baca Selengkapnya »