Berorganisasi dan mendapatkan hari libur adalah hak pekerja termasuk sebagai perempuan pekerja migran yang bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT). Tidak sedikit Perempuan PRT migran bekerja melebihi waktu kerja yg ditetapkan oleh UU. Tidak hanya itu beban kerja dan kondisi kerja yg kurang layak juga banyak dialami Perempuan PRT migran. Ditengah wabah Covid-19 yg semakin meluas, salah satu kebijakan perlindungan yg berdampak adalah kebijakan one day off/satu hari libur.

Kebijakan ini merupakan waktu istirahat bagi perempuan PRT migran untuk bisa berkumpul bersama dengan teman, keluarga dan beraktualisasi diri. Sayangnya semenjak virus Covid-19 ini semakin meluas kehampir seluruh negara, beberapa negara membuat aturan untuk mencegah terjadinya penyebaran dan penularan virus corona / covid-19 yg telah memakan korban jiwa sebanyak 21.000 orang per 26 Maret 2020 ( sumber : https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51850113 )

Diantaranya menghimbau agar tidak berkerumun dan menerapkan pembatasan sosial (social distancing) spt menjaga jarak setidaknya antara 1 - 2 M dll.

Menurut teman2 apa tindakan yg harus dilakukan pemerintah untuk memastikan PMI yg masih bekerja di rumah2 majikan di luar Negeri tetap terlindungi secara hak sebagai pekerja tetapi juga terlindungi dari terpaparnya virus corona covid-19 sesuai dgn pasal 6 UU PPMI?

#lawancorona

#covid19

#dirumahaja

#WFH

#workFromHome

#fokus

#PMI

#pekerjamigran

#tki

#savehuman

#bersatuhadapicorona

#staysafeveryone

#stayhealthy

#beaware

#stophoakscorona

#coronabisateratasi

Baca Selengkapnya »

FGD tiga pemangku kepentingan - tripartit plus (Pemerintah, P3MI, dan serikat buruh migran/LSM) untuk meningkatkan kualitas pelayanan tata kelola migrasi kerja yang aman dan adil serta berbasis gender sebagai implementasi UU No 18/2017

Safe and Fair: Realizing Women Migrant Workers’ Rights and Opportunities in the ASEAN region adalah bagian dari Spotlight Initiative Uni Eropa-Perserikatan Bangsa-Bangsa (EU-UN) untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, sebuah inisiatif global multitahun dari EU-UN. Program ini bertujuan untuk memastikan migrasi tenaga kerja yang aman dan adil bagi semua perempuan pekerja migran di ASEAN.

Pada tanggal 21 Januari 2020 di Kota Kupang, telah dilaksanakan FGD tiga pemangku kepentingan tripartit plus (Pemerintah, P3MI, dan serikat buruh migran/LSM) untuk meningkatkan kualitas pelayanan tata kelola migrasi kerja yang aman dan adil serta berbasis gender sebagai implementasi UU No 18/2017 yang diselenggarakan oleh Jaringan Buruh Migran bersama ILO Indonesia dan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia serta difasilitasi oleh Disnaker Pemprov NTT.

FGD dibuka Kepala Dinas Ketenagakerjaan NTT dan dari ILO, serta dihadiri 38 partisipan dari instansi pemerintah (Disnaker, LTSA, BP2MI, Imigrasi, Dinas Pemberdayaan Perempuan, lurah desmigratif), satgas TPPO, satgas cargo, purna PMI, P2TP2A, P3MI - Apjati dan anggotanya, forum organisasi perempuan, LSM, akademisi, gereja, dan media massa. 

Beberapa yang menarik dari hasil FGD hari ini, Pertama layanan mengenai pemeriksaan kesahatan ( medical check up ) masih banyak yang belum responsif gender. Terdapat kasus dimana P3MI melakukan pelecehan seksusal dengan menyuruh CPMI membuka baju dan di periksa oleh petugas bukan dokter. Kedua, terdapat perbedaan definisi tentang mekanisme pencegahan non prosedural oleh petugas bandara melalui operasi tangkap tangan. Menurut pihak imigrasi CPMI bukan di tangkap tapi di tunda keberangakatan. Namun menurut para pemerhati buruh migran ini adalah suatu tindak pelanggaran, diskriminatif dan tidak responsif gender. Ketiga, layanan perlindungan bagi PMI masih banyak kelemahan diantaranya: SDM, Koordinasi yang belum optimal krn ego sektoral masih tinggi, perspektif gender maupun program responsif gender belum muncul di instansi2 pemerintah, kecuali di dinas pemberdayaan perempuan, padahal PMI perempuan mengalami banyak persoalan dan kerentanan baik dalam urusan pra-penempatan dan penempatan serta kendala kultural.

 

Baca Selengkapnya »

TOLAK PUTUSAN BEBAS MAJIKAN ADELINA SAU

PRESS RELEASE 

TOLAK PUTUSAN BEBAS MAJIKAN ADELINA SAU

19 April 2019, berita mengejutkan datang dari Malaysia. Ambika Shan, majikan pelaku penganiayaan Adelina Sao diputus bebas murni oleh Pengadilan Tinggi Malaysia. Adelina Sao, pekerja migran perempuan asal NTT yang diselamatkan dari rumah majikannya dengan kondisi luka parah disekujur tubuhnya dan kekurangan gizi. Ia meninggal dunia setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit Malaysia. Majikan digugat dengan pasal 302 Hukum Pidana Malaysia dengan ancaman hukuman mati. Berita pembebasan majikan Adelina tidak saja mengejutkan pemerintah dan publik di Indonesia namun juga, anggota parlemen Malaysia yang menyebutnya sebagai “Keputusan Tragis”.

Ketika dikonfirmasi, KJRI Penang sempat memberikan informasi bahwa saksi dan bukti yang diajukan ke persidangan sudah kuat namun tidak ada satupun saksi kunci yang dipanggil untuk didengarkan keterangannya hingga putusan bebas itu dijatuhkan. Berbeda dengan pengakuan pengacara pelaku yang menganggap putusan sudah sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan. Sementara itu belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Malaysia dalam hal ini institusi pengadilan yang mengeluarkan putusan tersebut. Terkait keputusan Mahkamah, Konsulat telah mengirimkan surat resmi kepada Wakil Jaksa guna mendapatkan klarifikasi dan penjelasan lebih lanjut.

Di Indonesia, sudah ada upaya perbaikan perlindungan buruh migran dengan penetapan Undang-Undang No 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Namun, pada implementasinya perlindungan bagi buruh migran masih lemah. Di Malaysia sendiri terdapat Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 177 Tahun 1967 yang rencananya akan diamandemen. Namun, undang-undang tersebut belum mengakui pekerja rumah tangga sebagai pekerja dan belum mengatur hak normative pekerja di sektor domestik. Ditingkat regional, isu buruh migran menjadi perhatian yang cukup serius ditandai dengan pengesahan “ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers” tahun 2017. Namun instrument tersebut bersifat morally binding (mengikat secara moral saja) dan dibatasi oleh undang-undang dan peraturan di tingkat nasional.

Menjelang Hari Buruh International pada tanggal 1 Mei, Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia dan Malaysia menilai penting agar kedua negara baik itu Indonesia (selaku negara asal buruh migran) dan Malaysia (negara tujuan) untuk memiliki payung hukum yang melindungi pekerja migran agar tidak terjadi lagi kasus-kasus penganiayaan berat hingga menghilangkan nyawa, trafficking, pelanggaran hak normative pekerja migran.

Oleh karenanya kami organisasi masyarakat sipil Indonesia dan Malaysia mendesak agar :

1. Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia harus segera meratifikasi Konvensi ILO nomor 189 tentang kerja layak bagi Pekerja Rumah Tangga;
2. Pemerintah Indonesia harus segera melakukan upaya-upaya diplomatik kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan banding terhadap kasus Adelina Sau; dan segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang sudah 14 tahun belum disahkan;
3. Pemerintah Malaysia harus mewujudkan proses persidangan kasus Adelina Sau yang jujur, adil dan transparan (Fair Trial); dan segera mengamandemen Undang-Undang ketenagakerjaan Malaysia nomor 177 Tahun 1967 dengan pertimbangan kontribusi ekonomi buruh migran Indonesia pada pembangunan Malaysia selama ini dan untuk mendukung segera terciptanya reformasi Malaysia Plan yang sedang dilakukan oleh pemerintahan baru.
4. Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia bekerjasama membentuk Tim Pencari Fakta, melalui Komisi Hak Asasi Manusia dan/atau penegak hukum untuk memperoleh kebenaran dan keadilan bagi Adelina dan keluarga. 
5. Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia untuk segera mengimplementasikan ASEAN Consensus terhadap perlindungan pekerja migran melalui undang-undang dan peraturan nasional; serta mendorong member state untuk segera menerbitkan Regional Plan of Action ASEAN Consensus.

Hormat Kami

Koalisi Masyarakat Sipil Untuk  Keadilan Adelina Sau

Jaringan Buruh Migran – Solidaritas Perempuan – LBH Jakarta – HRWG – YLBHI - KSBSI - Sahabat Pekerja Migran - J-RUK Kupang - IDWF – Tenaganita Malaysia - SBMI - Migrant Care - Yapesdi - Jala PRT - Rumpun Gema Perempuan - Rumah Sahabat Perempuan - Migrant Aid - Pertakina - Seruni Banyumas - Lakpesdam PCNU Cilacap - Free and Equal Rights

Narahubung : 

Risca Dwi            : +62 812-1943-6262

Awigra                 : +62 817-6921-757

Savitri                  : +62 821-2471-4978

Okky Wiratama : +62 812-6541-0330

Baca Selengkapnya »

Kaos Fundraising "Festival Buruh Migran"

Hallo sobat, masih ingat keseruan saat Festival Buruh Migran bulan lalu pada tanggal 18 Des'18 yang juga bertepatan dengan Hari Buruh Migran Internasional. Yaa aku mau ingetin lagi nih gimana keseruan-keseruan kita waktu lalu. Banyak sekali harapa-harapan untuk perlindungan bagi Buruh Migran kita ya salah satunya yakni dihapuskannya kebijakan yang diskriminatif bagi Pekerja Migran Indonesia, dll.Bagi kalian yang hadir saat acara tersebut pasti tau dong kaos yang kita kenakan. Nah, kita jual kaos tersebut untuk fundraising. Yukk bagi yang minat bisa hubungi kita lewat pesan atau via email ke jaringan@buruhmigran.or.id ... 😊

Baca Selengkapnya »

Agar Buruh Migran Terhindar dari Calo, Ini Pesan Menaker

Pemerintah daerah ikut bertanggung jawab.

Pembenahan tata kelola penempatan dan perlindungan buruh migran terus bergulir. Sampai saat ini pemerintah masih menggodok sejumlah peraturan turunan UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI). Menteri Ketenagakerjaan, M Hanif Dhakiri, menekankan pentingnya peran pemerintah desa untuk memfasilitasi warganya yang ingin menjadi pekerja migran. Peran itu harus diperkuat agar calon buruh migran tidak terjebak calo.

Hanif berharap setiap calon buruh migran yang bekerja ke luar negeri menempuh prosedur yang benar dan legal. Buruh migran yang berangkat melalui jasa calo biasanya luput dari pantauan dan pendataaan aparat desa. "Keterlibatan aparat desa perlu diperkuat. Selama ini data WNI yang menjadi pekerja migran tidak terkelola dengan baik karena banyaknya calo beredar di desa-desa," katanya dalam keterangan pers, Sabtu (17/11).

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah pusat untuk memperkuat peran desa dalam mengelola penempatan dan perlindungan buruh migran melalui Program Desa Migran Produktif (Desmigratif). Sejak diluncurkan tahun 2016 sampai sekarang program ini telah membina 252 desa, tahun depan ditargetkan jumlahnya bertambah 150 desa. Program ini menyasar desa yang warganya mayoritas bekerja sebagai buruh migran.

Hanif menjelaskan ada 4 pilar program Desmigratif, antara lain layanan migrasi, meliputi pendataan dan pendaftaran sebagai antisipasi pendataan awal imigrasi. "Jadi orang yang keluar masuk ke desa itu bisa terdata dan terkelola dengan baik. Hal ini perlu dilakukan terutama bagi yang penduduknya bekerja di luar negeri," ujarnya.

Hanif menyebut data WNI yang menjadi pekerja migran tidak terkelola dengan baik. Misalnya, dalam mengirim jenazah pekerja migran ke Jawa Tengah, ternyata alamat sebenarnya di Jawa Timur. "Kita kirim ke NTB ternyata orang NTT.  Kenapa? Karena prosesnya di luar, pemerintah desa bahkan tidak mengetahui ada warganya keluar negeri karena calo-calo mengambil dan memprosesnya di luar daerah. Ini perlu diatasi bersama," tegasnya.

Pengurus Sekretariat Nasional Jaringan Buruh Migran (JBM), Savitri Wisnuwardhani, mengingatkan tugas dan tanggung jawab pemda dalam menangani buruh migran diatur dalam pasal 40-42 UU PPMI. Sedikitnya ada 9 tanggung jawab yang harus dijalankan pemerintah provinsi antara lain menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja oleh lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah dan/atau swasta yang terakreditasi.

Pemerintah provinsi juga bertanggung jawab mengurus kepulangan pekerja migran dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan Pekerja Migran Indonesia bermasalah sesuai dengan kewenangannya. Selain itu, menerbitkan izin kantor cabang perusahaan penempatan pekerja migran; dan memberikan pelindungan untuk pekerja migran sebelum dan setelah bekerja. Pemerintah provinsi dapat membentuk layanan terpadu satu atap penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia.

Untuk pemerintah kabupaten/kota, UU PPMI mengamanatkan 11 tugas antara lain melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja di kabupaten/kota; melakukan reintegrasi sosial dan ekonomi bagi pekerja migran dan keluarganya; dan membentuk layanan terpadu satu atap penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia di tingkat kabupaten/kota.

Link : https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bf3aa853ccbb/agar-buruh-migran-terhindar-dari-calo--ini-pesan-menaker

Baca Selengkapnya »