JARINGAN BURUH MIGRAN

MENGAWAL ATURAN TURUNAN UU PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Sabtu, 06/02/2021, MENGAWAL ATURAN TURUNAN UU PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA Jaringan Buruh Migran (JBM) bersama dengan Jaringan di daerah – DPC SBMI Indramayu, telah melaksanakan FGD mengenai Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA). Hingga saat ini meski LTSA sudah ada di 41 di Prov/kab/kota di Indonesia, aturan turunan mengenai LTSA masih dalam proses drafting.

FGD yang difasilitasi oleh Juwarih Setia - Ketua DPC SBMI Indramayu, mendapat respon yang cukup tinggi. Meski jumlah peserta FGD tidak banyak (menaati protocol Kesehatan covid 19), FGD yang diselenggarakan 10 orang yang terdiri dari CPMI/Purna PMI, berlangsung dengan lancar dan tanpa hambatan. Bahkan selama diskusi yang difasilitasi Peserta diskusi antusias berdiskusi. Tampak dalam diskusi banyak CPMI/Purna PMI tidak mengetahui apa itu LTSA, dimana itu LTSA, apa tugas dan fungsinya.

Pertemuan yang dilaksanakan di Indramayu bukanlah FGD yang terakhir, akan masih banyak kegiatan diskusi rutin yang dilakukan di beberapa wilayah kantong PMI. Harapannya, kedepan, LTSA baik secara aturan maupun layanan, menjadi lebih baik, berperspektif HAM dan gender serta responsive terhadap kebutuhan akar rumput. Misalnya, seperti yang terungkap dalam FGD tersebut, peserta FGD mengatakan perlunya sosialisasi dan penyebaran informasi terkait dengan fungsi dan alur pelayanan dalam LTSA. (VM&SWD)

Baca Selengkapnya »

Audiensi JBM Peraturan Pelaksanaan UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Jumat, 05/02/2021 - Koalisi Jaringan Buruh Migran yang terdiri dari Bobi Alwy(Dpn Sbmi), Icha Alysa(Human Rights Working Group (HRWG Indonesia), Savitri Wisnuwardhani) (Jaringan Buruh Migran - jbm), Ayu Eza (LBH Jakarta), Yatini Sulistyowati (KSBSI), Putri Fahimatul Hasni (Solidaritas Perempuan) bersama-sama dengan Jaringan di 4 daerah; Neni Kusnaini (Seruni Banyumas), Juwarih Setia (Dpc Sbmi Indramayu), Maria Hingi(SBMI NTT), Akhmad Soim (KSBSI Jatim) mengadakan audiensi secara online dengan pihak Biro Hukum Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia untuk membahas mengenai update perkembangan aturan turunan UU PPMI.

Agung bersama Dhatun Kuswandari dari Biro Hukum Kemnaker menyambut dan membuka ruang bagi JBM untuk memberikan masukan terkait dengan aturan turunan tentang LTSA dan Pepres Atase Ketenagakerjaan.

Dhatun dalam pertemuan tersebut mengatakan bahwa LTSA telah diatur dalam RPP Perlindungan dan tidak dapat berdiri sendiri karena adanya proses simplifikasi. Kemudian, tindak lanjut atas LTSA akan diatur di Peraturan Menteri yang di dalamnya nanti akan terdapat pembaruan dan akan menampung aspirasi dari masyarakat di daerah. Untuk PerPres Atase Ketenagakerjaan sedang berada dalam proses harmonisasi antar Kementerian sehingga masih membutuhkan waktu untuk dapat dibahas.

Savitri JBM, mengharapkan agar pertemuan seperti ini dapat dilakukan lebih sering baik secara daring maupun luring dan dapat melibatkan lebih banyak pihak nantinya untuk memastikan isi aturan turunan benar-benar menjawab kebutuhan di akar rumput.

#Audiensi #JBM #KemnakeraRI #AturanTurunan #UUPPMI

Baca Selengkapnya »

Potret Kebijakan dan Pelanggaran HAM terhadap Pekerja Migran Indonesia Sepanjang 2020

Rilis Pers Jaringan Buruh Migran (JBM)

Potret Kebijakan dan Pelanggaran HAM terhadap Pekerja Migran Indonesia Sepanjang 2020

Data analisis media yang dilakukan oleh Jaringan Buruh Migran (JBM) memperlihatkan bahwa terjadi lonjakan kasus yang sangat besar, yakni sebanyak 61% bila dibandingkan pada tahun 2019 terutama kasus pemulangan secara deportasi dan repatriasi pekerja migran Indonesia (PMI), khususnya PMI yang tidak memiliki dokumen paspor. Selain itu, terdapat kasus penahanan PMI dengan kondisi yang menyebabkan trauma yang dialami PMI. Pada masa pandemi Covid-19, dari 35 responden survei yang sedang dilakukan oleh JBM, hasil sementara menunjukkan kondisi PMI pada masa pandemi justru lebih mengalami kerentanan dengan situasi kerja yang lebih buruk di antaranya beban kerja yang semakin berat, adanya pemotongan upah, tidak ada hari libur dan sulit untuk berkumpul terutama untuk berorganisasi.

Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) juga mencatat dalam laporan Catahu pada tahun 2020 terjadi peningkatan kasus dibandingkan tahun 2019 dengan ragam kasus yang dialami PMI berupa kekerasan fisik, penganiayaan, pelecehan seksual, pelanggaran atas kontrak kerja, eksploitasi ekonomi, perdagangan orang hingga penghilangan nyawa secara paksa karena kriminalisasi yang dialami.

Data Solidaritas Perempuan (SP) lebih lanjut memperlihatkan terjadinya kekerasan berlapis yang dialami perempuan PMI. Dari 63 pengaduan kasus yang dilaporkan, terdapat 188 jenis/bentuk kasus yang dialami. Penanganan kasus yang dilakukan juga memperlihatkan bahwa korban trafficking pada umumnya juga mengalami berbagai bentuk kekerasan lainnya, seperti kekerasan fisik dan penahanan dokumen.

Pandemi Covid-19 yang terjadi juga menyebakan perempuan buruh migran semakin rentan dan terbatas mobilitasnya, baik dalam mengakses kebutuhan sehari-hari maupun pendampingan dan bantuan hukum ketika mengalami kasus. Selain itu, kasus penahanan melebihi batas waktu di Pusat Tahanan Sementara Tawau (PTS), Sabah yang biasa disebut Rumah Merah dan dikenal dikalangan buruh sebagai tempat penyiksaan sebanyak 10%. Angka yang tinggi ini berkaitan erat dengan penundaan deportasi akibat ketidaksiapan pemerintah untuk memfasilitasi kepulangan PMI dalam situasi pandemi Covid-19.

Penanganan Covid-19, baik di Sabah, Malaysia, maupun di Indonesia, telah mengabaikan keselamatan dan HAM dari PMI beserta keluarganya. Buruh migran yang tidak memiliki dokumen mengalami penahanan berkepanjangan di PTS atau Depo Imigrasi, di Sabah, Malaysia karena prosedur deportasi yang rumit. Pemulangan segera juga terhambat oleh keputusan pemerintah Indonesia, khususnya oleh permintaan Gubernur Kalimantan Utara kepada otoritas di Sabah, untuk menunda deportasi dengan alasan ketiadaan dana untuk menerima deportan, maupun dalih prosedur penanganan Covid-19 di wilayah perbatasan Nunukan. Para deportan akhirnya mengalami penyiksaan di dalam PTS, yang sudah menjadi masalah sejak lama. [1]

Alih-alih pemerintah bahu membahu untuk memperbaiki layanan tata kelola migrasi khususnya pada saat pandemi Covid-19 dengan segera mengesahkan seluruh aturan turunan UU PPMI dan memastikan adanya afirmatif layanan bagi PMI terutama PMI yang bekerja disektor rentan di seluruh tahapan migrasi, pemerintah justru mengesahkan UU Cipta Kerja yang mana dampak UU Cipta Kerja bagi PMI akan semakin memperbesar ketidakadilan dan kesetaraan bagi para PMI. Pengesahan UU Cipta Kerja pun menjadi langkah mundur setelah Indonesia meratifikasi Konvensi Migran 1990 dan mengesahkan UU PPMI yang sarat akan perlindungan.

Savitri Wisnuwardhani, SekNas JBM melihat jumlah kasus yang justru meningkat terutama di masa pandemi covid 19. Sedangkan dari segi kebijakan, adanya pola yang sama dan tidak tuntas dalam pembuatan kebijakan perlindungan PMI. Yang mana hingga sekarang, seluruh aturan turunan UU PPMI belum disahkan. Hal ini sangat berdampak pada implementasi perlindungan bagi PMI. Belajar dari pengalaman yang lalu, pada masa UU No. 39 Tahun 2004, hingga UU tersebut digantikan oleh UU yang baru, masih ada beberapa aturan turunan yang belum diterbitkan. Kalaupun diterbitkan, ada aturan turunan turunan dalam bentuk PP yang diterbitkan lebih dari lima tahun pasca UU 39/2004 diterbitkan.

Bobi Anwar, Sekjen SBMI mencatat bahwa terdapat kegawatan. Dari 643 kasus yang ditangani oleh SBMI pada tahun 2020, penempatannya lebih banyak dilakukan secara non prosedural dengan presentase mencapai 75,74%, sedangkan yang prosedural hanya 24,26%. Kebanyakan kasus dialami oleh perempuan dengan persentase mencapai 53,65%, sedangkan laki-laki sebanyak 46,35%.

Penempatan unprosedural tersebut, kebanyakan dilakukan oleh orang perseorangan sebanyak 59,14% dan sisanya sebanyak 40,86% dilakukan oleh P3MI dan Perusahaan Penempatan Pelaut Awak Kapal.

Ayu Eza Tiara, Pengacara Publik LBH Jakarta menggarisbawahi bahwa Pada masa pandemi Covid-19 seperti ini, yang mana seharusnya dapat menjadi kesempatan bagi Pemerintah dalam menyempurnakan dan mengevaluasi tata kelola penempatan PMI justru tidak dimanfaatkan secara maksimal, hal tersebut dapat dilihat secara jelas dengan adanya aturan-aturan yang hanya bersifat responsif namun tidak siginifikan dalam mengatasi masalah PMI yang terdampak pandemi Covid-19 di luar negeri dan kini dalam kondisi payung hukum yang masih lemah justru pemerintah sibuk melakukan pembukaan kembali penempatan PMI hanya karena alasan untuk percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Sementara itu, menurut Dinda N. Yura, Ketua SP, situasi seperti pandemi menjadikan kebutuhan akan perlindungan bagi PMI justru semakin tinggi, baik dalam bentuk kebijakan maupun langkah-langkah penanganan yang tepat oleh pemerintah. Sudah lebih dari tiga tahun semenjak UU PPMI disahkan, perempuan PMI terus mengalami kekerasan, pelanggaran hak, dan pemiskinan. Sistem migrasi masih berjalan tanpa perlindungan yang memadai dengan berbagai jebakan trafficking maupun kerentanan-kerentanan lainnya. Hal ini terjadi tidak hanya karena ketidakseriusan pemerintah dalam membuat aturan turunan, tetapi menunjukkan tidak berubahnya perspektif negara dalam mengkomodifikasi buruh migran.

Hingga saat ini, negara masih memberlakukan diskriminasi perempuan pekerja rumah tangga migran melalui Kepmenaker No. 260 Tahun 2015 yang melarang penempatan mereka di negara-negara Timur Tengah. Situasi buruh migran juga diperparah dengan penanganan pandemi yang tidak berorientasi HAM dan arah kebijakan negara yang lebih mementingkan Omnibus Law untuk kepentingan investasi, daripada kebijakan yang dibutuhkan PMI dan keluarganya, seperti aturan turunan UU PPMI, dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

Lebih lanjut, Yatini Sulistyowati, Ketua Departemen Buruh Migran KSBSI menuturkan bahwa pada 10 Desember 2018 Kemnaker RI mengeluarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial PMI yang mana, PMI baru dapat mengakses dua jaminan yakni Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Sedangkan kondisi PMI di negara tujuan banyak yang tidak mendapatkan asuransi kesehatan dan PMI akan dikenakan 2 kali lipat biaya pengobatan jika rawat inap dan harus dibayar di depan, sehingga banyak PMI yang tidak mampu berobat di rumah sakit.

Selain itu, terdapat masalah dengan persyaratan klaim juga sangat sulit bagi PMI, mereka hanya diberi waktu 7 hari kerja dan harus disertakan nota dari Perwakilan Negara RI, sedangkan jarak Perwakilan dengan keberadaan PMI belum tentu bisa di jangkau dalam waktu satu hari, belum lagi perwakilan sangat sulit memberikan nota yang dimaksud.

Dalam rangka memperingati Hari Buruh Migran Internasional yang jatuh pada tanggal 18 Desember 2020, JBM yang merupakan koalisi dari 28 organisasi beranggotakan serikat buruh dalam dan luar negeri dan organisasi yang peduli terhadap isu buruh migran mendesak Pemerintah agar :

Segera menerbitkan seluruh aturan turunan UU PPMI dan berkonsultasi dengan para pihak yang berkepentingan di antaranya PMI, organisasi PMI dan organisasi yang peduli terhadap isu PMI, serta mengimplementasikan jaringan pengaman perlindungan PMI pada masa pandemi Covid-19.
Merevitalisasi seluruh layanan migrasi kerja di seluruh tahapan kerja PMI baik pra keberangkatan, selama dan pasca pemulangan dengan menggunakan pendekatan HAM dan responsif gender.
Omnibus Law UU Cipta Kerja segera dicabut dan fokus pada penanganan krisis yang terjadi di berbagai sektor.
Segera menyusun rencana dan agenda kerja penyusunan peraturan pelaksana yang jelas, terarah, dan terukur termasuk membuat sistem pengawasan perlindungan yang efektif dari tingkat desa hingga pusat.
Segera ratifikasi Konvensi ILO No. 188 tentang perlindungan ABK dan Konvensi ILO No. 189 tentang Kerja Layak Pekerja Rumah Tangga.
Segera bahas dan sahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.
Hapus kebijakan diskriminatif terhadap Pekerja Migran Indonesia.
Segera terjemahkan, sosialisasikan, dan implementasikan The Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration.
Implementasikan rencana kerja regional ASEAN Consensus, ASEAN Convention on Trafficking in Person, dan Convention of Migrant Workers 1990.
Implementasikan konvensi migran dan UU PPMI dengan merombak paradigma komodifikasi menjadi orientasi Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Perempuan
Implementasikan Rekomendasi Umum CEDAW No. 26 dengan mengevaluasi dan mencabut Kepmenaker 260/2015 yang mendiskriminasi Perempuan Buruh Migran

Jakarta, 17 Desember 2020

JARINGAN BURUH MIGRAN (JBM)

SBMI, KSPI, KSBSI, KSPSI, Aspek Indonesia, FSPSI Reformasi, ASETUC, IMWU Belanda, KOTKIHO, BMI SA, Serantau Malaysia, UNIMIG, HRWG, JALA PRT, LBH Jakarta, LBH Apik Jakarta, ADBMI Lombok, LBH FAS, Migrant Institute, PBHI Jakarta, Solidaritas Perempuan, INFEST Yogyakarta, TURC, Seruni Banyumas, PBH-BM, Migrant Aid, Institute for Ecosoc Right

Narahubung:

Savitri Wisnuwardhani (082124714978)

Bobi Anwar (085283006797)

Ayu Eza Tiara (082111340222)

Dinda N. Yura (081818722510)

Yatini Sulistyowati (085312303209)

[1] Lihat Laporan Tim Pencari Fakta, Kondisi Migran Indonesia yang Dideportasi Selama Masa Covid-19 dari Sabah, Malaysia ke Indonesia (Desember 2019-September 2020) Koalisi Buruh Migran Berdaulat 7 Oktober 2020 http://www.solidaritasperempuan.org/sub/wp-content/uploads/2020/10/Laporan-TPF-Buruh-Migran.pdf

Baca Selengkapnya »

Memahami Konsep ICOR dalam Isu Ketenagakerjaan dengan menggunakan Perspektif HAM dan Gender dalam Penelitian untuk Meningkatkan Tata Kelola Praktik Penempatan dan Layanan bagi PMI

💬Selasa, 24 November 2020 💬Jaringan Buruh Migran (JBM)

Sekretariat Jaringan Buruh Migran (JBM) menggelar FGD daring bagi tim penelitian yang tergabung dalam penelitian mengenai pelindungan PMI melalui layanan LTSA yang berperspektif HAM dan gender yang akan dilakukan di tiga kabupaten (Lombok Timur - NTB, Karawang – Jawa Barat, Banyuwangi – Jawa Timur) yang merupakan kantong PMI sekaligus kabupaten yang pemerintahnya memiliki Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA). FGD ini merupakan rangkaian beberapa FGD yang sebelumnya sudah dilakukan JBM seperti FGD dengan melibatkan para pekerja migran Indonesia yang ada di dalam dan di luar negeri untuk berbagi situasi, kerentanan dan harapan dalam perbaikan tata kelola migrasi PMI.

Dalam FGD membahas mengenai konsep ICOR dalam isu ketenagakerjaan dengan menggunakan perspektif HAM dan responsif gender, juga mengundang dua narasumber yang masing-masing bercerita mengenai konsep ICOR dalam ketenagakerjaan dan perspektif gender dalam penelitian, yaitu Johnny Darma, mantan Kabid Binapenta Disnakertrans Prov. Jawa Barat dan Ani Soetjipto, dosen Ilmu HI Universitas Indonesia dan Board Yayasan Tifa.

Selama ini, migrasi kerja masih sering dianggap sebagai beban oleh pemerintah daerah, padahal sesuai UU No. 18 Tahun 2017, pemerintah daerah mengemban wewenang yang cukup besar dalam penempatan dan pelindungan PMI. Migrasi kerja belum diintegrasikan dengan konsep pembangunan, sehingga migrasi kerja belum dimaknai sebagai hal yang dapat mendongkrak perekonomian daerah. Prasetyohadi dari The Institute for Ecosoc Rights, dalam pengantarnya mengatakan bahwa organisasi-organisasi masyarakat sipil, termasuk JBM hingga kini lebih banyak berbicara hal yang normatif. Latar belakang inilah yang kemudian mendorong JBM untuk membahas hal yang lebi teknis, mengenai konsep ICOR yang pernah dijajaki dalam isu ketenagakerjaan untuk mengetahui apakah terdapat terobosan baru yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar advokasi peningkatan tata kelola praktik penempatan dan layanan bagi PMI.

Sebagai narasumber pertama, Johnny Darma secara garis besar menyampaikan bahwa dalam konteks makro, isu ketenagakerjaan menjadi bagian dari sektor jasa (sektor 9) dalam perhitungan ICOR. ICOR itu sendiri adalah Incremental Capital Output Ratio yang menghitung keluaran (output) dari suatu investasi yang ditanamkan. Misalnya dalam isu migrasi ketenagakerjaan, dalam setiap investasi yang ditanamkan oleh pemerintah untuk pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK), ICOR menghitung seberapa besar dampak hingga berapa PMI yang dihasilkan dari investasi tersebut.

Hanya saja, Johnny Darma menekankan bahwa perhitungan ICOR ini tidak berdampak secara langsung terhadap PMI itu sendiri, melainkan ICOR hanya bisa menjadi dasar untuk menilai seberapa besar perhatian pemerintah bagi PMI. Sehingga, organisasi masyarkat sipil bisa menanyakan ke pemerintah tentang berapa besar investasi yang ditanamkan dalam sektor migrasi ketenagakerjaan dan berapa besar keluaran yang dihasilkan. Optimal atau tidaknya investasi tersebut juga bisa dinilai karena perhitungan ICOR.

Selain itu, Johnny Darma juga menyinggung terkait persoalan yang lebih mikro, yaitu mengenai UU No. 18 Tahun 2017 (UU PPMI). Ia menyebutkan bahwa memang UU PPMI adalah perubahan yang besar dari UU sebelumnya, yaitu UU No. 39 Tahun 2004. Hanya saja memang hingga kini LTSA masih banyak terkendala, utamanya di bidang anggaran hingga persoalan ajang pungli yang masih dapat ditemukan dalam usaha pemerintah daerah memberikan pelindungan terhadap PMI.

Selanjutnya, Ani Soetjipto sebagai narasumber kedua memaparkan mengenai konsep gender dan pentingnya perspektif gender dalam penelitian. Gender itu sendiri tidak bisa dipahami sebagai aspek biologis yang membedakan antara laki-laki dan perempuan, melainkan gender berbicara banyak mengenai relasi hingga atribut multi-identitas yang erat dalam diri setiap manusia, termasuk identitas kelas, pendidikan, agama, etnik, dll.

Perspektif gender penting dijadikan sebagai pintu masuk dalam penelitian. Dalam konteks penelitian mengenai layanan terpadu satu atap (LTSA), peneliti harus kritis terkait realitas dikotomi sosial laki-laki dan perempuan seperti dikotomi publik dan privat, skilled/semi-skilled dan underskilled, hingga kerja berat dan kerja ringan. Karena yang selama ini diributkan adalah fakta bahwa migrasi kerja sangat berwajah perempuan, maka terkait permasalahan ekslusi perempuan, perspektif gender berusaha menginklusikan kelompok yang terekslusi tersebut.

Mengenai relasi, kita juga berbicara mengenai stereotipe yang melekat terhadap laki-laki dan perempuan, meskipun belum tentu benar. Sehingga, peneliti juga harus kritis dalam memandang bahwa dampak dari suatu kebijakan dapat berbeda bagi setiap gender. Di sinilah kemudian pentingnya perspektif gender dalam penelitian yang diharapkan dapat menghasilkan hasil temuan dan rumusan rekomendasi yang mampu menjadi bahan advokasi yang responsif gender.

Setelah pemaparan materi oleh kedua narasumber, kegiatan langsung dilanjutkan dengan diskusi. Diskusi banyak membicarakan mengenai apakah sebenarnya ICOR ini bisa didorong sebagai terobosan baru untuk perbaikan tata kelola migrasi di tingkat daerah? Hanya saja, sebagaimana yang Johnny Darma telah tekankan, sektor jasa dalam ICOR belum banyak diperhitungkan, dan kalaupun ada, ICOR tidak berdampak langsung terhadap PMI, melainkan ICOR hanya bisa menjadi dasar pertimbangan untuk mempertanyakan perhatian pemerintah terhadap sektor migrasi ketenagakerjaan.

Sebelum menutup sesi diskusi, Prasetyohadi memberikan catatan bahwa berdasarkan pemaparan Johnny Darma bahwa LTSA sebenarnya bukan crisis center yang selama ini kita ekspektasikan, karena ternyata LTSA masih hanya berfungsi di aspek penempatan, itupun belum optimal, padahal besar harapan masyarakat dan PMI bahwa LTSA bisa menjadi tempat bagi kemudahan segala hal, termasuk aspek pelindungan PMI.

Sebagai penutup FGD, Savitri Wisnuwardhani, SekNas JBM, menyampaikan beberapa kesimpulan dan catatan diskusi diantaranya mengenai penggunaan ICOR untuk terobosan perbaikan tata kelola di tingkat daerah ke depannya sangat dimungkinkan untuk dilaksanakan untuk mendesak daerah memberikan perhatian kepada PMI dengan melihat kontribusi daerah dari segi anggaran dalam memberikan perlindungan kepada PMI. Selain itu Savitri juga menyampaikan beberapa pengamatan awal mengenai layanan LTSA yang telah diterapkan di tingkat daerah dengan menyoroti pada tiga isu krusial yakni mengenai kebijakan, kelembagaan, dan layanan. Dalam hal kebijakan, hal yang di tekankan lebih kepada pentingnya payung hukum yang lebih spesifik mengenai LTSA agar layanan yang ada dapat lebih ditingkatkan. Untuk kelembagaan sendiri, peran pemerintah daerah dalam memastikan LTSA dapat berjalan secara maksimal baik itu mulai dari infrastruktur hingga informasi mengenai pentingnya LTSA untuk perlindungan PMI masih terbatas. Terakhir, dilihat dari layanan, akses PMI dalam menjangkau layanan di LTSA masih belum mandiri. Peran calo/sponsor yang mengarahkan PMI di LTSA masih cukup banyak.

Penulis : Sayyid Muhammad Jundullah (Jundi)

Baca Selengkapnya »