TOLAK PUTUSAN BEBAS MAJIKAN ADELINA SAU

PRESS RELEASE 

TOLAK PUTUSAN BEBAS MAJIKAN ADELINA SAU

19 April 2019, berita mengejutkan datang dari Malaysia. Ambika Shan, majikan pelaku penganiayaan Adelina Sao diputus bebas murni oleh Pengadilan Tinggi Malaysia. Adelina Sao, pekerja migran perempuan asal NTT yang diselamatkan dari rumah majikannya dengan kondisi luka parah disekujur tubuhnya dan kekurangan gizi. Ia meninggal dunia setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit Malaysia. Majikan digugat dengan pasal 302 Hukum Pidana Malaysia dengan ancaman hukuman mati. Berita pembebasan majikan Adelina tidak saja mengejutkan pemerintah dan publik di Indonesia namun juga, anggota parlemen Malaysia yang menyebutnya sebagai “Keputusan Tragis”.

Ketika dikonfirmasi, KJRI Penang sempat memberikan informasi bahwa saksi dan bukti yang diajukan ke persidangan sudah kuat namun tidak ada satupun saksi kunci yang dipanggil untuk didengarkan keterangannya hingga putusan bebas itu dijatuhkan. Berbeda dengan pengakuan pengacara pelaku yang menganggap putusan sudah sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan. Sementara itu belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Malaysia dalam hal ini institusi pengadilan yang mengeluarkan putusan tersebut. Terkait keputusan Mahkamah, Konsulat telah mengirimkan surat resmi kepada Wakil Jaksa guna mendapatkan klarifikasi dan penjelasan lebih lanjut.

Di Indonesia, sudah ada upaya perbaikan perlindungan buruh migran dengan penetapan Undang-Undang No 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Namun, pada implementasinya perlindungan bagi buruh migran masih lemah. Di Malaysia sendiri terdapat Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 177 Tahun 1967 yang rencananya akan diamandemen. Namun, undang-undang tersebut belum mengakui pekerja rumah tangga sebagai pekerja dan belum mengatur hak normative pekerja di sektor domestik. Ditingkat regional, isu buruh migran menjadi perhatian yang cukup serius ditandai dengan pengesahan “ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers” tahun 2017. Namun instrument tersebut bersifat morally binding (mengikat secara moral saja) dan dibatasi oleh undang-undang dan peraturan di tingkat nasional.

Menjelang Hari Buruh International pada tanggal 1 Mei, Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia dan Malaysia menilai penting agar kedua negara baik itu Indonesia (selaku negara asal buruh migran) dan Malaysia (negara tujuan) untuk memiliki payung hukum yang melindungi pekerja migran agar tidak terjadi lagi kasus-kasus penganiayaan berat hingga menghilangkan nyawa, trafficking, pelanggaran hak normative pekerja migran.

Oleh karenanya kami organisasi masyarakat sipil Indonesia dan Malaysia mendesak agar :

1. Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia harus segera meratifikasi Konvensi ILO nomor 189 tentang kerja layak bagi Pekerja Rumah Tangga;
2. Pemerintah Indonesia harus segera melakukan upaya-upaya diplomatik kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan banding terhadap kasus Adelina Sau; dan segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang sudah 14 tahun belum disahkan;
3. Pemerintah Malaysia harus mewujudkan proses persidangan kasus Adelina Sau yang jujur, adil dan transparan (Fair Trial); dan segera mengamandemen Undang-Undang ketenagakerjaan Malaysia nomor 177 Tahun 1967 dengan pertimbangan kontribusi ekonomi buruh migran Indonesia pada pembangunan Malaysia selama ini dan untuk mendukung segera terciptanya reformasi Malaysia Plan yang sedang dilakukan oleh pemerintahan baru.
4. Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia bekerjasama membentuk Tim Pencari Fakta, melalui Komisi Hak Asasi Manusia dan/atau penegak hukum untuk memperoleh kebenaran dan keadilan bagi Adelina dan keluarga. 
5. Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia untuk segera mengimplementasikan ASEAN Consensus terhadap perlindungan pekerja migran melalui undang-undang dan peraturan nasional; serta mendorong member state untuk segera menerbitkan Regional Plan of Action ASEAN Consensus.

Hormat Kami

Koalisi Masyarakat Sipil Untuk  Keadilan Adelina Sau

Jaringan Buruh Migran – Solidaritas Perempuan – LBH Jakarta – HRWG – YLBHI - KSBSI - Sahabat Pekerja Migran - J-RUK Kupang - IDWF – Tenaganita Malaysia - SBMI - Migrant Care - Yapesdi - Jala PRT - Rumpun Gema Perempuan - Rumah Sahabat Perempuan - Migrant Aid - Pertakina - Seruni Banyumas - Lakpesdam PCNU Cilacap - Free and Equal Rights

Narahubung : 

Risca Dwi            : +62 812-1943-6262

Awigra                 : +62 817-6921-757

Savitri                  : +62 821-2471-4978

Okky Wiratama : +62 812-6541-0330

Baca Selengkapnya »

Kaos Fundraising "Festival Buruh Migran"

Hallo sobat, masih ingat keseruan saat Festival Buruh Migran bulan lalu pada tanggal 18 Des'18 yang juga bertepatan dengan Hari Buruh Migran Internasional. Yaa aku mau ingetin lagi nih gimana keseruan-keseruan kita waktu lalu. Banyak sekali harapa-harapan untuk perlindungan bagi Buruh Migran kita ya salah satunya yakni dihapuskannya kebijakan yang diskriminatif bagi Pekerja Migran Indonesia, dll.Bagi kalian yang hadir saat acara tersebut pasti tau dong kaos yang kita kenakan. Nah, kita jual kaos tersebut untuk fundraising. Yukk bagi yang minat bisa hubungi kita lewat pesan atau via email ke jaringan@buruhmigran.or.id ... 😊

Baca Selengkapnya »

Agar Buruh Migran Terhindar dari Calo, Ini Pesan Menaker

Pemerintah daerah ikut bertanggung jawab.

Pembenahan tata kelola penempatan dan perlindungan buruh migran terus bergulir. Sampai saat ini pemerintah masih menggodok sejumlah peraturan turunan UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI). Menteri Ketenagakerjaan, M Hanif Dhakiri, menekankan pentingnya peran pemerintah desa untuk memfasilitasi warganya yang ingin menjadi pekerja migran. Peran itu harus diperkuat agar calon buruh migran tidak terjebak calo.

Hanif berharap setiap calon buruh migran yang bekerja ke luar negeri menempuh prosedur yang benar dan legal. Buruh migran yang berangkat melalui jasa calo biasanya luput dari pantauan dan pendataaan aparat desa. "Keterlibatan aparat desa perlu diperkuat. Selama ini data WNI yang menjadi pekerja migran tidak terkelola dengan baik karena banyaknya calo beredar di desa-desa," katanya dalam keterangan pers, Sabtu (17/11).

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah pusat untuk memperkuat peran desa dalam mengelola penempatan dan perlindungan buruh migran melalui Program Desa Migran Produktif (Desmigratif). Sejak diluncurkan tahun 2016 sampai sekarang program ini telah membina 252 desa, tahun depan ditargetkan jumlahnya bertambah 150 desa. Program ini menyasar desa yang warganya mayoritas bekerja sebagai buruh migran.

Hanif menjelaskan ada 4 pilar program Desmigratif, antara lain layanan migrasi, meliputi pendataan dan pendaftaran sebagai antisipasi pendataan awal imigrasi. "Jadi orang yang keluar masuk ke desa itu bisa terdata dan terkelola dengan baik. Hal ini perlu dilakukan terutama bagi yang penduduknya bekerja di luar negeri," ujarnya.

Hanif menyebut data WNI yang menjadi pekerja migran tidak terkelola dengan baik. Misalnya, dalam mengirim jenazah pekerja migran ke Jawa Tengah, ternyata alamat sebenarnya di Jawa Timur. "Kita kirim ke NTB ternyata orang NTT.  Kenapa? Karena prosesnya di luar, pemerintah desa bahkan tidak mengetahui ada warganya keluar negeri karena calo-calo mengambil dan memprosesnya di luar daerah. Ini perlu diatasi bersama," tegasnya.

Pengurus Sekretariat Nasional Jaringan Buruh Migran (JBM), Savitri Wisnuwardhani, mengingatkan tugas dan tanggung jawab pemda dalam menangani buruh migran diatur dalam pasal 40-42 UU PPMI. Sedikitnya ada 9 tanggung jawab yang harus dijalankan pemerintah provinsi antara lain menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja oleh lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah dan/atau swasta yang terakreditasi.

Pemerintah provinsi juga bertanggung jawab mengurus kepulangan pekerja migran dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan Pekerja Migran Indonesia bermasalah sesuai dengan kewenangannya. Selain itu, menerbitkan izin kantor cabang perusahaan penempatan pekerja migran; dan memberikan pelindungan untuk pekerja migran sebelum dan setelah bekerja. Pemerintah provinsi dapat membentuk layanan terpadu satu atap penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia.

Untuk pemerintah kabupaten/kota, UU PPMI mengamanatkan 11 tugas antara lain melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja di kabupaten/kota; melakukan reintegrasi sosial dan ekonomi bagi pekerja migran dan keluarganya; dan membentuk layanan terpadu satu atap penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia di tingkat kabupaten/kota.

Link : https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bf3aa853ccbb/agar-buruh-migran-terhindar-dari-calo--ini-pesan-menaker

Baca Selengkapnya »

Buku Saku Memahami Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Hallo sobat Migran, bagi kalian yang belum memiliki salah satu alat kampanye JBM yakni Buku Saku Memahami Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Kalian bisa buka link berikut lohh untuk membacanya https://issuu.com/jaringan-buruh-migran/docs/buku_saku_jbm , yuk guys dicek cek. Besar harapannya, buku saku ini dapat membantu dan memandu semua pihak yang peduli akan perlindungan PMI agar PMI mengetahui hak-haknya termasuk layanan perlindungan yang dimandatkan dalam UU PPMI. Selain itu juga, dengan memahami kelebihan dan kelemahan dari UU PPMI, seluruh elemen masyarakat bersama-sama turut mengawal peraturan turunan UU PPMI. #savepmi #pmi #perlindunganpmi #UUPPMI #jbm #bukusaku#UU18/17 #westandformigran

Baca Selengkapnya »

Penyelesaian Sengketa Ketenagakerjaan Pekerja Migran Butuh Intervensi Pemerintah

Indonesia-Arab Saudi perlu menjalin MoU yang memuat ketentuan teknis dalam perlindungan pekerja migran Indonesia, misalnya sidak langsung ke rumah majikan.

Eksekusi hukuman mati yang dijatuhkan pemerintah Arab Saudi kepada pekerja migran Indonesia asal Cikeusik, Majalengka, Jawa Barat, Tuti Tursilawati, menuai kecaman banyak kalangan mulai dari pejabat publik sampai masyarakat sipil. Kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam Jaringan Buruh Migran (JBM) mencatat Tuti sebagai pekerja migran Indonesia yang menjadi korban eksekusi hukuman mati ke-5 di Arab Saudi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.

Melansir data Kementerian Luar Negeri per Maret 2018 JBM menyebut ada 188 WNI yang terancam hukuman mati di seluruh dunia. Jumlah paling besar ada di Malaysia 148 WNI, Arab Saudi 20 WNI, dan China 11 WNI. JBM memantau kasus Tuti bermula sejak Mei 2010, dia dituduh melakukan pembunuhan berencana dan tahun 2011 divonis hukuman mati. Selama 8 tahun organisasi masyarakat sipil seperti SBMI dan Migrant Institute, termasuk Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI di Arab Saudi telah melakukan pendampingan sekaligus pembelaan hukum.

Sayangnya pembelaan hukum yang dilakukan itu tidak berbuah hasil seperti harapan, Tuti dieksekusi mati Senin (29/10). Ironisnya, eksekusi itu tidak didahului oleh pemberitahuan resmi dari pemerintah Arab Saudi kepada perwakilan RI. Informasi yang diperoleh dari Kementerian Luar Negeri menjelaskan kasus Tuti masih dalam proses Peninjauan Kembali tahap kedua.

Menurut JBM tindakan pemerintah Arab Saudi itu sering terjadi ketika mengeksekusi pekerja migran Indonesia. Padahal tindakan itu melanggar Konvensi Wina 1963 yang mengatur kewajiban adanya notifikasi resmi secara tertulis. Dalam hal ini JBM melihat pemerintah Arab Saudi telah meratifikasi konvensi tersebut.

Sekretaris Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Boby Alwi, mengatakan 12 Oktober 2018 pemerintah telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Arab Saudi tentang Sistem Penempatan Satu Kanal (One Channel). Penempatan itu dilakukan untuk buruh migran dengan berbagai profesi seperti babysitter family cook, elderly caretaker, family driver, child careworker, housekeeper, dengan pilot project 30.000 pekerja yang diberangkatkan.

Boby berpendapat MoU ini dibuat tanpa melalui diskusi dengan buruh migran dan organisasi masyarakat sipil. Menurutnya MoU itu harus mengatur sampai teknis perlindungan terhadap buruh migran. Misalnya, ketika terjadi sengketa ketenagakerjaan antara buruh migran dan penggunanya, aparat berwenang bisa langsung melakukan intervensi. Tanpa intervensi itu Boby yakin perkara serupa yang dialami Tuti akan terjadi lagi.

“Jika pemerintah tidak bisa melakukan intervensi ke dalam sengketa hubungan kerja, maka buruh migran dipastikan tidak mendapat perlindungan,” kata Boby dalam keterangan pers, Sabtu (3/11).

JBM melihat pekerja migran Indonesia yang bekerja di Arab Saudi rawan mengalami pelanggaran HAM. Berbagai kasus yang sering dialami pekerja migran Indonesia di Arab Saudi seperti penganiayaan, upah tidak dibayar, pelecehan dan kekerasan seksual, serta kriminalisasi. Kondisi ini diperparah dengan adanya sistem khafallah yang menganggap pekerja sebagai property/barang milik majikan.

UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mengatur 3 syarat yang harus ada di negara tujuan buruh migran. Pertama, mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing. Kedua, telah memiliki perjanjian tertulis antara pemerintah negara tujuan penempatan dan Pemerintah Republik Indonesia. Ketiga, memiliki sistem Jaminan Sosial dan/atau asuransi yang melindungi pekerja asing.

Advokat publik LBH Jakarta, Oky Wiratama Siagian, mengatakan sistem khafallah di Arab Saudi perlu direformasi sehingga pekerja migran tidak lagi diposisikan sebagai budak perempuan (Haddamah/Ammat). Selaras itu pemerintah Arab Saudi harus mematuhi hukum internasional, salah satunya Konvensi Wina 1963.

Kepala Divisi Perlindungan Perempuan Buruh Migran dan Anggota Keluarganya Solidaritas Perempuan, Risca Dwi Ambarsari, mengatakan dari pendampingan dan advokasi yang dilakukan organisasinya dapat disimpulkan perempuan yang bekerja di Arab Saudi sebagai pekerja migran sektor domestik merupakan korban perdagangan orang. Mayoritas pekerja migran perempuan itu mengalami beban kerja berlebih, jam kerja panjang, upah tidak dibayar, kekerasan fisik, psikis dan seksual serta kriminalisasi.

Menurut Risca salah satu penyebabnya yakni masih berlakunya budaya dan sistem hukum yang diskriminatif dan bias gender terhadap perempuan. “Ini menjauhkan Perempuan PRT Migran dari akses terhadap keadilan atas perlindungan hak sebagaimana yang dijamin dalam Konvensi Migran 1990,” ujarnya.

Risca menegaskan pemerintah berperan penting dalam melindungi pekerja migran di luar negeri sebagaimana amanat UU No. 18 Tahun 2017. Beleid yang disahkan Presiden Joko Widodo 22 November 2017 itu memperkuat peran atase ketenagakerjaan dalam rangka mempercepat pelayanan dan pengawasan kasus ketenagakerjaan yang dialami buruh migran.

Seknas JBM, Savitri Wisnuwardani, mendesak pemerintah untuk mempercepat terbitnya peraturan teknis UU No.18 Tahun 2017. Beberapa peraturan turunan yang penting dalam rangka melindungi buruh migran yakni pelatihan vokasi, kompensasi, rehabilitasi, dan pemulihan psikologis.

Selaras itu JBM mendorong pemerintah untuk melakukan 6 tindakan. Pertama, mengkaji ulang rencana uji coba penempatan 30 ribu pekerja migran Indonesia ke Arab Saudi melalui sistem satu kanal (one channel). Kedua, melakukan upaya pembelaan hukum yang lebih maksimal bagi pekerja migran Indonesia yang terancam hukuman mati di berbagai negara. Ketiga, mencabut kebijakan hukuman mati di Indonesia karena melanggar HAM, terutama hak hidup.

Keempat, melaporkan ke PBB tentang pelanggaran Konvensi Wina Tahun 1963 dan tidak adanya perubahan sistem hukum (khafallah) yang bisa melindungi pekerja migran. Kelima, menyediakan pemulihan psikologis bagi keluarga pekerja migran Indonesia korban eksekusi mati. Keenam, mempercepat teritnya peraturan turunan UU No.18 Tahun 2017 untuk mewujudkan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia dan keluarganya sebelum 22 November 2019.

Link: https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5be0edf1621fd/penyelesaian-sengketa-ketenagakerjaan-pekerja-migran-butuh-intervensi-pemerintah

Baca Selengkapnya »