JARINGAN BURUH MIGRAN

Diskusi Daring: “Dampak UU Cipta Kerja pada Pemenuhan HAM Khususnya Perlindungan Pekerja Migran Indonesia”

Pada Senin, 05 Oktober 2020 DPR telah secara resmi mengesahkan UU Cipta Kerja yang memiliki 11 klaster didalamnya. Sejumlah masyarakat sipil menganggap peraturan ini memiliki banyak masalah dalam berbagai aspek dan berpotensi akan mencederai berbagai hak dasar manusia, termasuk pada Pekerja Migran Indonesia yang rentan dalam perlindungan hak dasarnya.

Jaringan Buruh Migran (JBM) yg merupakan koalisi bersama yang anggotanya diantaranya terdiri dari SBMI, Human Rigts Working Group (HRWG), LBH Jakarta, Solidaritas Perempuan, KSBSI akan menyelenggarakan Diskusi Daring: “Dampak UU Cipta Kerja pada Pemenuhan HAM Khususnya Perlindungan Pekerja Migran Indonesia”. Dengan ini, kami mengundang Bapak/Ibu  untuk turut hadir meliput diskusi ini, yang akan diselenggarakan pada:

Minggu, 18 Oktober 2020
Jam 14.00 -15.30 WIB
Live Facebook Jaringan Buruh Migran

Bersama:
Icha Alysa
, HRWG
Hariyanto Suwarno
, SBMI
Yatini Sulistyowati
 , KSBSI
Ayu Eza Tiara, LBH Jakarta
Arieska Kurniawaty
 idaritas Perempuan

Moderator :
Savitri Wisnuwardhani
 , SekNas JBM

Informasi lebih lanjut silahkan menghubungi Rosi (+62 856-9505-8356)

#diskusionline #tolakomnibuslaw #RIPkeadilan #sahkanruupks #bahasdansahkanruupprt #koalisiJBM #siangsantai  #diskusisantai #mositidakpercaya

Baca Selengkapnya »

Lowongan Kerja sebagai Staf Program

Terbuka untuk Pelamar atau Kandidat Internal dan Eksternal

Nomor Referensi : AP/JBM/08/2020

Judul Posisi : Staf Program Advokasi Kebijakan

Wilayah Tugas : Jakarta / nasional

Jenis Penunjukan : Kontrak Satu Tahun dengan kemungkinan perpanjangan.

Laporkan ke : Koordinator Program

Perkiraan Tanggal Mulai : as soon as possible

_______________________________________________________________________________________________________________

Jaringan Buruh Migran (JBM) adalah koalisi 27 organisasi yang terdiri dari serikat buruh migran yang ada di dalam dan di luar negeri, serikat buruh lokal, organisasi yang peduli terhadap hak-hak buruh migran. JBM ini sudah ada semenjak 2010 dengan nama JARI PPTKILN. Di tahun 2015, JBM memperluaskan gerakan dengan tidak hanya fokus pada pengawalan revisi UU 39/2004 tetapi juga pada penanganan kasus dan perlindungan buruh migran di tingkat ASEAN. Dalam kerja-kerja JBM, lebih berfokus pada advokasi kebijakan pengawalan pembuatan dan pengawalan implementasi kebijakan buruh migran terutama kebijakan nasional (UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden/ Instruksi Presiden, Peraturan Menteri dan Peraturan Badan).

Agar kerja-kerja Jaringan Buruh Migran dapat lebih efektif dalam mengawal kebijakan, maka Sekretariat JBM membuka lowongan kerja bagi generasi muda yang ingin belajar dan berkarya untuk berkontribusi dalam mewujudkan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia. Tugas, tanggungjawab, kualifikasi dan kriteria yang dibutuhkan adalah :

Tugas dan Tanggung Jawab :

Terlibat aktif dalam seluruh kegiatan advokasi kebijakan yang dilakukan oleh Sekretariat JBM.
Berkomunikasi dan berkoordinasi baik itu secara internal maupun secara eksternal yang melibatkan anggota JBM.
Mengkoordinir sesi diskusi, pelatihan, lokakarya, serta semua kegiatan yang diselenggarakan oleh Sekretariat JBM.
Membuat, menyiapkan kegiatan dan membuat laporan kegiatan yang diselenggarakan baik secara internal maupun melibatkan anggota JBM, secara reguler dan tepat waktu.
Ikut hadir dalam pertemuan - pertemuan internal yang diselenggarakan oleh JBM maupun pertemuan eksternal yang berhubungan dengan pihak lain, jika diperlukan.
Melaksanakan tugas tugas lain yang masih berhubungan dengan bidang pekerjaannya yang mungkin ditugaskan.
Terlibat dalam pembuatan media kampanye JBM.
Melakukan analisa media monitoring secara reguler.
Menyiapkan jadwal kerja program dalam bentuk work plan yang telah disepakati bersama.

Kualifikasi, Pengalaman dan Ketrampilan yang dibutuhkan

Pendidikan :

Pendidikan minimum Diploma atau sarjana lebih disukai di bidang Hukum, Komunikasi, Sosiologi, Pengembangan Masyarakat, Hubungan Internasional dengan pengalaman kerja yang relevan di salah satu bidang ini.

Kualifikasi :

Warga Negara Indonesia dengan pengetahuan yang baik tentang isu hak asasi manusia dan keadilan gender terutama pada pekerja migran Indonesia.
Fresh graduate (lebih diutamakan) / memiliki pengalaman bekerja.
Kriteria yang dibutuhkan : memiliki pengalaman berorganisasi dan pernah bersinggungan dengan isu-isu sosial (untuk fresh graduate) atau memiliki pengalaman bekerja di organisasi kemanusiaan dan bekerja dalam berjejaring dengan lembaga lain.

Keterampilan :

Memiliki pengetahuan cukup baik tentang masalah pekerja migran, perdagangan orang, keadilan gender, hak asasi manusia di Indonesia.
Dapat berkoordinasi, berkomunikasi yang baik dan keterampilan interpersonal dengan jaringan non-pemerintah dan pemerintah.
Mampu bekerjasama dalam tim dan individu termasuk memiliki kemampuan organisasi yang baik dan mampu mengatur beban kerja harian berdasarkan prioritas.
Inisiatif, Proaktif, fleksibel, mampu bekerja secara persorangan maupun tim dan mampu bekerja dalam supervisi minimal serta bersedia untuk dievaluasi kinerjanya.
Memiliki pengetahuan dan keterampilan yang baik dalam menulis. Mempunyai kemampuan jurnalis lebih diutamakan.
Mahir dalam aplikasi komputer, khususnya MS Office: word, excel dan PowerPoint.
Menguasai media sosial seperti: Facebook, Twitter, Instagram, Web Blog.

Bahasa :

Mampu berbahasa Inggris dan bahasa Indonesia secara aktif, baik lisan maupun tulisan. Mempunyai sertifikat terkait kemampuan berbahasa Inggris lebih diutamakan.

Bagi kandidat atau pelamar yang tertarik pada syarat dan ketentuan tersebut, dapat mengirimkan surat lamaran beserta daftar riwayat hidup terperinci dan melampirkan :

Hasil tulisan atau karya yang sudah dipublikasikan.
Surat referensi dari pihak yang dapat mempertanggungjawabkan referensi tersebut.

Silahkan kirimkan aplikasi Anda ke alamat email jaringan@buruhmigran.or.id, dengan menunjukkan nomor referensi di atas (AP/JBM/08/2020) sebagai subjek pada email. Batas waktu lamaran adalah 31 Agustus 2020.

Hanya yang memenuhi kualifikasi di atas yang akan dipertimbangkan dan dihubungi

Baca Selengkapnya »

Berorganisasi dan mendapatkan hari libur adalah hak pekerja termasuk sebagai perempuan pekerja migran yang bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT). Tidak sedikit Perempuan PRT migran bekerja melebihi waktu kerja yg ditetapkan oleh UU. Tidak hanya itu beban kerja dan kondisi kerja yg kurang layak juga banyak dialami Perempuan PRT migran. Ditengah wabah Covid-19 yg semakin meluas, salah satu kebijakan perlindungan yg berdampak adalah kebijakan one day off/satu hari libur.

Kebijakan ini merupakan waktu istirahat bagi perempuan PRT migran untuk bisa berkumpul bersama dengan teman, keluarga dan beraktualisasi diri. Sayangnya semenjak virus Covid-19 ini semakin meluas kehampir seluruh negara, beberapa negara membuat aturan untuk mencegah terjadinya penyebaran dan penularan virus corona / covid-19 yg telah memakan korban jiwa sebanyak 21.000 orang per 26 Maret 2020 ( sumber : https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51850113 )

Diantaranya menghimbau agar tidak berkerumun dan menerapkan pembatasan sosial (social distancing) spt menjaga jarak setidaknya antara 1 - 2 M dll.

Menurut teman2 apa tindakan yg harus dilakukan pemerintah untuk memastikan PMI yg masih bekerja di rumah2 majikan di luar Negeri tetap terlindungi secara hak sebagai pekerja tetapi juga terlindungi dari terpaparnya virus corona covid-19 sesuai dgn pasal 6 UU PPMI?

FGD tiga pemangku kepentingan - tripartit plus (Pemerintah, P3MI, dan serikat buruh migran/LSM) untuk meningkatkan kualitas pelayanan tata kelola migrasi kerja yang aman dan adil serta berbasis gender sebagai implementasi UU No 18/2017

Safe and Fair: Realizing Women Migrant Workers’ Rights and Opportunities in the ASEAN region adalah bagian dari Spotlight Initiative Uni Eropa-Perserikatan Bangsa-Bangsa (EU-UN) untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, sebuah inisiatif global multitahun dari EU-UN. Program ini bertujuan untuk memastikan migrasi tenaga kerja yang aman dan adil bagi semua perempuan pekerja migran di ASEAN.

Pada tanggal 21 Januari 2020 di Kota Kupang, telah dilaksanakan FGD tiga pemangku kepentingan tripartit plus (Pemerintah, P3MI, dan serikat buruh migran/LSM) untuk meningkatkan kualitas pelayanan tata kelola migrasi kerja yang aman dan adil serta berbasis gender sebagai implementasi UU No 18/2017 yang diselenggarakan oleh Jaringan Buruh Migran bersama ILO Indonesia dan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia serta difasilitasi oleh Disnaker Pemprov NTT.

FGD dibuka Kepala Dinas Ketenagakerjaan NTT dan dari ILO, serta dihadiri 38 partisipan dari instansi pemerintah (Disnaker, LTSA, BP2MI, Imigrasi, Dinas Pemberdayaan Perempuan, lurah desmigratif), satgas TPPO, satgas cargo, purna PMI, P2TP2A, P3MI - Apjati dan anggotanya, forum organisasi perempuan, LSM, akademisi, gereja, dan media massa.

Beberapa yang menarik dari hasil FGD hari ini, Pertama layanan mengenai pemeriksaan kesahatan ( medical check up ) masih banyak yang belum responsif gender. Terdapat kasus dimana P3MI melakukan pelecehan seksusal dengan menyuruh CPMI membuka baju dan di periksa oleh petugas bukan dokter. Kedua, terdapat perbedaan definisi tentang mekanisme pencegahan non prosedural oleh petugas bandara melalui operasi tangkap tangan. Menurut pihak imigrasi CPMI bukan di tangkap tapi di tunda keberangakatan. Namun menurut para pemerhati buruh migran ini adalah suatu tindak pelanggaran, diskriminatif dan tidak responsif gender. Ketiga, layanan perlindungan bagi PMI masih banyak kelemahan diantaranya: SDM, Koordinasi yang belum optimal krn ego sektoral masih tinggi, perspektif gender maupun program responsif gender belum muncul di instansi2 pemerintah, kecuali di dinas pemberdayaan perempuan, padahal PMI perempuan mengalami banyak persoalan dan kerentanan baik dalam urusan pra-penempatan dan penempatan serta kendala kultural.